Klik 'Siceupol', Masyarakat Purwakarta Bisa Tahu Tagihan PBB

Klik 'Siceupol', Masyarakat Purwakarta Bisa Tahu Tagihan PBB
Bupati Anne Ratna Mustika (kedua dari kanan) saat launching aplikasi 'Sicepol', Kamis (28/3)



INILAH, Purwakarta - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, meluncurkan sebuah inovasi baru guna memaksimalkan pendapatan di sektor pajak daerah di wilayah tersebut. Terutama, yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan (PBB). 
 
Plt Kepala Bapenda Kabupaten Purwakarta, Nina Herlina menjelaskan, pelayanan pajak kali ini dibuat dengan sistem aplikasi berbasis internet. Dengan aplikasi ini, masyarakat atau wajib pajak (WP) bisa mengakses informasi mengenai tagihan maupun informasi lain terkait PBB.
 
"Program pelayanan berbasis teknologi ini kami berinama nama Sistem Aplikasi Cek PBB Online (SICEUPOL)," ujar Nina kepada INILAH di sela-sela launching
Aplikasi Siceupol di Bale Yudhistira, areal perkantoran Pemkab Purwakarta, Kamis (28/3/2019).
 
Dengan aplikasi ini, kata dia, para WP pun bisa sekaligus mengecek soal tagihan yang sudah atau pun belum dibayarkan. Sehingga, mereka tak lagi perlu repot-repot datang ke kantor Bapenda untuk sekedar mencari informasi soal PBB mereka. 
 
"Saat ini, mengecek PBB semudah menelepon pacar. Karena, informasi soal PBB sudah ada dalam genggaman. Aplikasi tersebut, saat ini sudah bisa diunduh melalui smartphone," seloroh dia. 
 
Kedepan, kata dia, aplikasi tersebut akan terus dikembangkan. Salah satu targenya, nantinya para WP bisa juga sekaligus melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut. 
 
"Untuk saat ini, mungkin baru data WP berikut rincian tagihan saja ya. Kedepan, kami akan kembangkan supaya WP juga bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi ini," jelas dia. 
 
Dia menjelaskan, target pendapatan daerah di sektor PBB tahun ini mencapai Rp 70 miliar. Dia optimistis targetkan ini bisa tercapai 100 %. Apalagi, saat ini sudah
ada kemudahan. 
 
"Kami juga akan memaksimalkan peran para kolektor PBB di setiap desa dan terus berkordinasi dengan pihak kecamatan," tambah dua.