Direksi Perumda PPJ Matangkan Kebijakan Wajib Vaksinasi untuk Pedagang

Direksi Perumda PPJ Matangkan Kebijakan Wajib Vaksinasi untuk Pedagang
Istimewa



INILAH, Bogor - Jajaran direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor mengaku tengah membahas kebijakan yang mengatur pedagang wajib vaksin sebagai syarat untuk membuka kios, dan lapak di pasar tradisional. Kebijakan itu dilakukan agar dapat menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor. 

"Semalam saya sudah bahas dengan pak wali kota, jadi seluruh pedagang kedepan harus divaksin baru boleh buka toko," ungkap Dirut Perumda PPJ Kota Bogor Muzakkir kepada wartawan pada Kamis (22/7/2021) siang.

Muzakkir melanjutkan, tercatat hingga saat ini pedagang yang sudah divaksin 30 hingga 40 persen, sedangkan sisanya yang belum masih menunggu alokasi vaksin dan penyesuaian domisili khusus bagi warga yang memiliki KTP Kota Bogor.


"Sejak awal, Perumda PPJ melakukan pendataan pedagang sebanyak 9.000 orang dari total 22.000 pedagang dan karyawan yang menjadi prioritas vaksin," terangnya.

Muzakkir menerangkan, banyak pedagang yang mendaftar pada link pendaftaran vaksin yang sudah disediakan Pemkot Bogor.

"Saya belum tarik data kembali. Terakhir data kami 4.000 hingga 5.000 orang sudah divaksin," terangnya.

Untuk itu, Muzakir mengaku tengah berkoordinsi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengalokasikan kembali vaksin bagi pedagang pasar.

"Harapan kami dalam dua minggu ini, pedagang bisa divaksin, kedepan bisa diterpkan toko atau kios dipasar bisa dibuka dengan asumsi sudah divaksin," tutur Mantan Ketua HIPMI Kota Bogor itu.

Ia juga mengaku banyak pedagang dan karyawan yang status domisilinya diluar Kota Bogor, sedangkan prioritas vaksin saat ini berdasarkan identitas tempat tinggal.

"Ada banyak pedagang yang berKTP luar Kota Bogor, belum tau dari non kota yang sudah divaksin juga pasti banyak. Tapi agak susah mendatanya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor Ganjar Gunawan mengatakan, kebijakan wajib vaksin Covid-19 akan berlaku bagi pekerja ritel kedepannya. Berdasarkan data, sudah ada 8.200 pekerja ritel yang sudah mengikuti program vaksinasi pemerintah. Sedangkan 10.000 orang masih menunggu karena ketersediaan vaksin.

"Kami kemarin kendala dimasalah domisili, jadi awalnya kebijakan pemda yang divaksin adalah yang khusus warga kota, karena ketika didrop vaksin dicek pusat digunakan warga mana, ini kendalanya. Sehingga setelah tahap pertama los, tahap dua hingga empat berbasis KTP," bebernya.

Ganjar menerangkan, karena itu, menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Bogor karena banyak warga luar Kota Bogor yang bekerja di sektor ritel.

"Misalnya kerja diswalayan, di mall, banyak warga pinggiran yang masuk ke kota, kita koordinasikan dengan Dinkes," terang mantan Kepala BPBD Kota Bogor ini.

Ganjar mengaku, sempat terbantu dengan bantuan 20.000 vaksin yang dilakukan di Mall Transmart karena banyak pegawai ritel yang akhirnya mendapatkan jatah tersebut.

"Kami tergantung ketersediaan dosis vaksin yang ada di Dinkes," pungkasnya.