Pemkab Bandung Beri Insentif Penghapusan Denda Pajak

Pemkab Bandung Beri Insentif Penghapusan Denda Pajak
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengeluarkan kebijakan insentif pajak daerah. (rd dani r nugraha)



INILAH, Bandung - Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengeluarkan kebijakan insentif pajak daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 itu.

Dadang mengatakan, ada piutang pajak daerah sekitar Rp500 miliar yang belum disetorkan oleh wajib pajak. Agar potensi tersebut tetap masuk menjadi pendapatan daerah, pihaknya memberi intensif penghapusan denda.

Ini penting dilakukan agar pemerintah bisa memanfaatkan anggaran tersebut untuk keperluan masyarakat yang cukup besar. Salah satunya, anggaran Rp80 miliar untuk penanganan pandemi virus corona yang hingga saat ini tak kunjung mereda.


"Anggaran diberikan dalam bentuk berbagai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan penanganan pandemo virus corona, di antaranya untuk vaksinasi masyarakat. Nah kalau masyarakat sudah divaksin, sedikitnya dapat menambah antibodi dan dapat mengurangi risiko terpapar Covid,” kata Dadang, beberapa waktu lalu.

Dadang juga mengimbau para pengusaha untuk tetap taat pajak, meski di tengah kesulitan kondisi PPKM Darurat. Di mana, mereka harus mengurangi 50 persen aktiviras usahanya, bahkan sebagian di antaranya harus ditutup.

"Saya mohon bantuan dan kerjasamanya, karena pajak ini bukan untuk pribadi. Tapi untuk kelangsungan pembangunan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Bandung, termasuk untuk pelaksanaan vaksin," ujarnya.

Dalam Perbup tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan insentif terkait dengan penghapusan sanksi administrasi atau denda PBB-P2 dari tahun pajak 1994 sampai dengan tahun pajak 2020.

Insentif lainnya yaitu, penghapusan sanksi administrasi atau denda Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah dari masa pajak bulan Januari 2020 sampai dengan masa pajak bulan Juni tahun 2021.

Insentif penghapusan dan administrasi atau denda tersebut dapat diterima wajib pajak dengan ketentuan wajib pajak mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi atau denda yang dilengkapi surat kuasa apabila dikuasakan.

Selain itu, wajib pajak juga harus membuat surat pernyataan bersedia membayar seluruh tunggakkan apabila sudah dihapuskan sanksi administrasi denda. Melampirkan SPPT PBB – P2, melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan lain yang sejenis, serta materai Rp10.000,-.

Untuk mempermudah layanan insentif penghapusan sanksi administrasi atau denda, wajib pajak bisa langsung datang ke kantor BAPENDA Kabupaten Bandung, menghubungi Susy Yuwartika (WA 0852 2050 8499), Karyawan Ramdani (WA 0812 2031 0990), Haris Suwandi (WA 0812 2269 6902).

Wajib Pajak juga dapat menghubungi melalui layanan online di email : layananpembebasandendapbb@gmail.com (PBB) dan layananpembebasandendapdl@gmail.com (Non PBB).

“Bayarlah pajak secara tepat waktu, Insyaallah untuk kelangsungan pembangunan masyarakat dan daerah kabupaten Bandung. Mudah-mudahan dengan adanya intensif penghapusan sanksi administrasi atau denda Pajak Daerah di tengah PPKM Darurat ini, dapat membantu masyarakat Kabupaten Bandung serta dapat menggeliatkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (rd dani r nugraha)