Sikap Kami: Bau Amis KPK

Sikap Kami: Bau Amis KPK



BUKAN, bukan karena namanya Novel Baswedan. Bukan karena namanya Giri Suprapdiono. Bukan pula karena Yudi Purnomo. Tapi, kepercayaan atas integritas dan kemampuannyalah, maka publik menaruh kepercayaan tinggi terhadap pegawai KPK yang disandung tes wawasan kebangsaan itu.

Masyarakat percaya, 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK itu adalah pejuang-pejuang pemberantasan korupsi. Karena itu, ketika mereka dinyatakan tak lulus, publik pun bereaksi.

Kini, apa yang dipertanyakan masyarakat itu seolah mendapat jawaban. Ombudsman RI menyatakan terjadi maladministrasi pada proses TWK itu. Sebagian di antaranya bukan sekadar maladministrasi, bahkan berpotensi jadi persoalan hukum.


Misalnya, soal tanggal mundur nota kesepahaman KPK dan BKN untuk TWK itu. Kontrak diteken pada 26 April 2021. Tapi, diberi tanggal mundur jadi 27 Januari 2021. Asesmen TWK sendiri dimulai 8 April.

Back date itu adalah persoalan. Itu bukti tiadanya kejujuran. Itu bukti TWK bermasalah. Bagaimana mungkin kita berharap kepada KPK yang tidak jujur, yang malah menimbulkan masalah karena kekacauan seperti itu?

KPK sendiri, dalam beberapa kasus yang ditangani, menempatkan back date itu sebagai dugaan pelanggaran hukum. Kenapa sekarang KPK malah melakukannya?

Dalam asesmen pun, BKN menggunakan instrumen Dinas Psikologi TNI AD. BKN tak memiliki instrumen itu. Padahal, instrumen itu, berdasarkan Keputusan Panglima TNI No 1708/XII/2016, dimaksudkan untuk penelitian personel PSN/TNI di lingkungan TNI.

Banyak lagi keganjilan yang terjadi. Padahal, sebelumnya juga Presiden Jokowi sudah minta agar TWK tak jadi dasar pemberhentian pegawai KPK. Tapi itu diabaikan pimpinan KPK.

Lalu, ada apa sesungguhnya? Maka, kita pun meyakini, pemberhentian tersebut bukan sekadar pemberhentian. Kita duga, ada motif-motif tertentu di belakang itu. Motifnya hanya akan terungkap jika pemerintah berani membentuk tim independen untuk menilai TWK pegawai KPK ini.

Kita, sekali lagi, berdasarkan bukti-bukti yang terpampang jelas selama ini, menilai integritas dan kejujuran pegawai-pegawai tersebut tak perlu diragukan. Omong kosong itu isu-isu soal Taliban segala macam karena di antara mereka juga terdapat penyidik nonmuslim.

Kita menduga yang terjadi sebenarnya adalah upaya untuk mendongkel penyidik-penyidik terbaik KPK. Mereka yang selama ini sudah terbukti memenjarakan pejabat, politisi, dan pengusaha yang rakus.

Jadi, kegagalan mereka dalam TWK itu, hemat kita, bukan karena jawaban-jawaban atas pertanyaan nyeleneh itu. Kegagalan mereka bukan tak mungkin sesuatu yang diskenariokan.

Ya, karena nama mereka Novel Baswedan, Giri Suprapdiono, Yudi Purnomo, dan sederet nama lainnya. Karena mereka tak ingin bau amis ikut masuk ke ruang steril KPK. (*)