Sikap Kami: Lucunya Negeri Kami

Sikap Kami: Lucunya Negeri Kami



LAMA-LAMA, negeri ini bukan hanya sekadar makin lucu. Tapi, kadang-kadang juga menyebalkan. Salah satu contohnya adalah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2021 menggantikan PP nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.

PP 75 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021. Diundangkan dalam lembaran negara hari itu pula. Yang diganti adalah beleid larangan rangkap jabatan bagi Rektor UI.

Sekitar seminggu sebelum PP itu keluar, kampus UI heboh. Itu karena BEM UI mengkritik Presiden Jokowi. Mereka bilang, ‘King of Lip Service’. Pihak rektorat pun cawe-cawe, memanggil pengurus BEM ke kampus pada hari libur!


Dari peristiwa itulah, kemudian ada yang iseng menyebutkan Rektor UI, Ari Kuncoro, adalah juga komisaris Bank BRI. Ternyata benar. Menteri BUMN Eric Thohir yang menunjuknya pada 18 Februari 2020.

Jelas, itu menyalahi PP 68 atau Statuta UI. Pasal 35 huruf c PP 68 menyebutkan rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Siapakah yang malu karena keceobohan itu? Sebagian adalah menteri Kabinet Jokowi yang masuk dalam Majelis Wali Amanah UI. Salah satunya Erick Thohir, selain Sri Mulyani Indrawati. Bagaimana mungkin orang sekelas menteri menunjuk rektor yang melanggar aturan itu? Harap dicatat, sejak 2 November 2017, Ari adalah juga komisaris PT Bank BNI.

Kita tidak lagi melihat integritas yang kuat dalam persoalan ini, baik di UI maupun pemerintah. Ari tak mundur-mundur dari jabatannya. Pemerintah pun praktis bersikap cuek-bebek meski ada peraturan yang dilanggar.

Tiba-tiba pada 2 Juli 2021, muncul PP 75. Betapapun pemerintah membantah, misalnya, tapi publik berhak memiliki keyakinan bahwa PP itu muncul untuk menyelamatkan Rektor UI. Sebab, salah satu perubahan Statuta UI itu adalah larangan rektor rangkap jabatan hanya untuk posisi direktur BUMN/BUMD.

Lepaskah Rektor UI dari jebakan? Seharusnya, jika kita melihatnya dengan jujur dan jernih, tidak. Sebab, PP 75 tidak berlaku surut. Dia mejadi regulasi sejak 2 Juli 2021 hingga ke masa mendatang.

Artinya, pengangkatan Rektor UI yang kebetulan menjabat komisaris BUMN, tetap sebuah kesalahan. Karena itu, jika memang integritas kuat –ingat, integritas di dunia pendidikan itu sangat penting, mestinya sang rektor mundur dari salah satu jabatannya. Sebab, dia memang tak berhak. Melanggar regulasi.

Tapi, begitulah kita sekarang. Semua seperti bisa diatur, sesuai kepentingan masing-masing. PP 75 muncul. Dalam pepatah Melayu, hal itu bisalah disebut tiba di mata dipejamkan, tiba di perut dikempiskan. Pepatah itu, dalam konteks Melayu, adalah perbuatan yang tidak elok. Tidak adil.

Begitulah negeri kita. Negeri yang lucu. (*)