Hindari Masalah Hukum, KONI Jabar Perpanjang Kerjasama dengan Kejati Jabar

Hindari Masalah Hukum, KONI Jabar Perpanjang Kerjasama dengan Kejati Jabar
Dokumentasi (muhammad ginanjar)



INILAH, Bandung - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat memperpanjang kerjasamanya dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dalam hal penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan secara virtual di Gedung KONI Jawa Barat, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Senin (19/7/2021).

Tidak hanya di tingkat Jabar, perpanjangan kerjasama juga dilakukan oleh beberapa KONI Kabupaten Kota dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten di Jabar. Seperti KONI Kota Bogor, KONI Kota Cirebon, KONI Kota Tasikmalaya, KONI Kabupaten Tasikmalaya, KONI Kabupaten Bandung dan KONI Kabupaten Subang.

Ketua Umum KONI Jabar, Ahmad Saefudin mengatakan esensi dari kerjasama ini yakni ingin menjadi lebih baik. Terlebih, anggaran yang didapatkan KONI Jabar berasal dari APBD dan APBN.


"Oleh sebab itu yang memiliki profesionalitas dalam mencari tahu apa yang kita lakukan ini benar atau layak sesuai ketentuan, maka pihak-pihak profesional yaitu Kejaksaan. Maka kami secara esensial harus kerjasama dengan beliau untuk mendapatkan pendampingan-pendampingan berkaitan dengan tata lola kelembagaan khususnya di bidang perdataan dan tata usaha negara. Supaya lembaga KONI tetap benar-benar dipercaya dalam segala aspek," ujar Ahmad seusai penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara antara Kejati Jawa Barat dengan KONI Provinsi Jawa Barat.

Ahmad memahami bahwa KONI Jabar bukan dilahirkan secara profesional dalam segala aspek. Terbukti lembaga keolahragaan ini memiliki durasi yang terbatas dengan empat tahun masa kepengurusan.

"Oleh sebab itu kemampuan ini disinergikan, harus kami abdikan di dalam lembaga KONI ini sehingga tata kelola semua aspek ini khususnya keuangan yang akan menjemput keprestasian akan menjadi sukses di kedua belah pihak. Sehingga hari ini kita perpanjang antara KONI dan Kejaksaan Tinggi diikuti KONI Kabupaten Kota," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Barat, Ade Eddy Adhyaksa memastikan pihaknya akan berupaya untuk memberikan arahan dan petunjuk bagi KONI Jabar maupun KONI daerah agar dalam melaksanakan kegiatan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan tidak melanggar hukum.

Kejaksaan akan memberikan pendapat hukum sebelum KONI melaksanakan kegiatan, pendampingan hukum saat kegiatan berjalan, dan audit hukum setelah selesai kegiatan.

"Tentunya kerjasama ini juga sebagai langkah pencegahan sehingga bisa terhindar dari satu pelanggaran atau kejahatan terutama dalam bidang hukum. Bahwa pengelolaan KONI ini berkaitan dengan uang negara. Mudah-mudahan ini langkah awal dari suatu kerjasama dari KONI pencegahan awal dari tindak pidana dan lain," kata Ade Eddy. (muhammad ginanjar)