Perhimpunan Pedagang Pasar Modern di Kota Bandung Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

Perhimpunan Pedagang Pasar Modern di Kota Bandung Tolak Perpanjangan PPKM Darurat
Foto: Yogo Triastopo



INILAH, Bandung - Perhimpunan pedagang di Kota Bandung, menolak rencana perpanjangan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan dilaksanakan pemerintah pusat. 

Dalam aksi damai di depan Pasar Baru Trade Center, para pedagang meminta agar rencana perpanjangan PPKM darurat tidak dilanjutkan pemerintah. 

"Kita minta kepada pemerintah untuk tidak melanjutkan PPKM darurat, karena kita terus merugi akibat tidak bisa berjualan," kata salah seorang perwakilan dari pedagang ITC Agus Juandi di sela aksi, Jumat (16/7/2021). 


Selain menolak perpanjangan PPKM darurat, perhimpunan pedagang pasar modern di Kota Bandung ini pun meminta agar pemerintah memenuhi kebutuhan dasar pada pedagang. 

"Kita minta pemerintah memberikan kompensasi sejak PPKM darurat ini diberlakukan 3 sampai 20 Juli. Kita juga meminta kompensasi untuk kerusakan barang-barang selama tidak bisa berjualan," ucapnya. 

Hal senada dikatakan Koordinator Aksi Pasar Baru, Ari. Pedagang Pasar Baru, dengan tegas menolak rencana perpanjangan PPKM darurat yang rencananya digulir hingga Agustus mendatang. 

"Kebijakan PPKM darurat ini banyak menyulitkan pedagang pasar di Kota Bandung. Tujuan aksi ini adalah mendesak Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar untuk memperhatikan nasib pedagang," kata Ari. 

Pihaknya pun meminta kepada pemerintah dapat memfasilitasi ruang dialog bersama pedagang pasar, sebelum mengambil sebuah kebijakan. Khususnya soal rencana perpanjangan PPKM darurat. 

"Sejak penerapan PPKM darurat. Kios-kios di Pasar Baru yang produktifnya hilang 40 persen dan bahkan banyak yang gulung tikar. Kami harap pemerintah berikan ruang berikan solusi yang pro pedagang," ucapnya. 

Sementara itu, Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku tengah memikirkan langkah-langkah kebijakan dan program bantuan masyarakat apabila PPKM darurat diteruskan kembali setelah tanggal 20 Juli.

"Memang buah simalakama buat kita. Tetapi kita sedang mutar otak, bagaimana caranya menyelesaikan persoalan secara tarik menarik seperti apa secara ekonomi seperti apa," kata Oded. 

Menurut dia, berbagai kalangan seperti pengusaha, pelaku UMKM, pedagang kaki lima dan masyarakat kelas bawah yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) telah menceritakan kondisinya karena pandemi. 

"Saya telah minta pak sekda mempersiapkan bantuan sosial non DTKS ini. Insyaallah tanggal 19-20 Juli bisa dimulai untuk pembagian bansos yang jumlahnya 60 ribu KK. Masing-masing Rp500 ribu," ucapnya. (Yogo Triastopo)