DPRD Jabar Harap UPTD ESDM Dimaksimalkan

DPRD Jabar Harap UPTD ESDM Dimaksimalkan



INILAH, Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meyayangkan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak bekerja maksimal karena anggaran yang terbatas.

Pelayanan berupa pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) terhadap perusahaan pertambangan dan pengguna air tanah dalam tidak maksimal. Sementara perusahaan tambang tersebut melakukan pemanfaatan air tanah dalam yang tidak sedikit, kata Daddy.

Belum lagi kata Daddy, binwasdal hanya dilakukan secara terbatas terhadap perusahaan penambangan resmi. Sementara perusahaan penambangan tanpa izin menjadi ranah aparat penegak hukum. Meski diakuinya, binwasdal secara berkala masih sangat diperlukan untuk menyelamatkan lingkungan. 


“Ini masih harus dimaksimalkan. Masing-masing UPTD memiliki cakupan wilayah yang berbeda. Contoh, UPTD wilayah Ciayumajakuning mencakup lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan. Dengan angggaran yang sangat minim, praktis coverage area juga menjadi tidak maksimal,” ujar Daddy, Jumat (16/7/2021).

“Semakin tidak maksimal coverage area di masing-masing UPTD, akan membuat potensi kerusakan alam kian besar. Belum lagi UPTD juga harus mengurusi soal sambungan listrik rumah tangga. Ini merupakan salah satu tupoksi Dinas ESDM yang targetnya menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” sambungnya.

Daddy berharap, ada penambahan anggaran bagi tiap UPTD secara keseluruhan. Sehingga pelaksanaan binwasdal dapat lebih ketat dan maksimal, serta pelayanan terhadap penyambungan listrik baru bagi masyarakat dapat lebih baik dan merata di semua daerah di Jawa Barat.

“Kita harap, ada perbaikan dengan adanya penambahan anggaran. Sehingga UPTD ini bisa memberikan pelayanan lebih maksimal,” ucapnya. (Yuliantono)