Sikap Kami: Mang Maswi

Sikap Kami: Mang Maswi



BERAPAKAH keuntungan bersih Mang Maswi sehari? Tak mungkin sampai Rp5 juta. Kecuali dia punya banyak lapak.

Bisa jadi net profitnya Rp100 ribu. Atau Rp200 ribu. Kalaupun sampai Rp500 ribu, dia harus mengumpulkannya selama 10 hari untuk membayar denda Rp5 juta karena melanggar PPKM Darurat. Bayangkan berapa hari dia harus kumpulkan uang Rp5 juta kalau keuntungannya Rp100 ribu, atau Rp200 ribu.

Mang Maswi adalah pedagang bakso di Kota Tasikmalaya. Setidaknya, dia pedagang kedua yang kena denda serupa karena pelanggaran serupa. Sebelumnya ada Mang Endang Uloh, pedagang bubur.


Aturan PPKM Darurat harus dijalankan. Kebetulan, Jawa Barat satu-satunya daerah yang punya perda yang bisa dipakai untuk itu. Perda itu mengatur seperti itu, soal sanksi denda.

Tapi, penjatuhan sanksi seperti itu, sejatinya bukan bikin Mang Maswi atau Mang Endang jera. Dia mungkin kapok. Itu masih untung. Bagaimana kalau keduanya kehilangan akal sehat karena merasa besaran denda sulit mereka jangkau?

Bandingkan dengan industri-industri besar, sepengetahuan kita denda yang mereka bayarkan pada kisaran Rp20 juta. Bisa jadi Rp50 juta kalau pelanggarannya berkali-kali. Uang Rp20 juta atau bahkan Rp50 juta, bagi pelaku industri, bisa jadi dianggap sebagai receh belaka.

Terlebih, sebagai sebuah institusi ekonomi, perusahaan seperti industri dan pabrik, kita anggap sudah sangat paham dengan regulasi. Kalau terjadi pelanggaran, bisalah disebut itu bukan kelalaian.

Beda dengan Mang Maswi atau Mang Endang. Mang Maswi bahkan sudah menyatakan tak mau menerima pesanan makan di tempat. Tapi, pembeli memaksa. Dia tak kuasa menolak karena kondisi ekonomi yang sedang berat.

Kita mendukung penerapan aturan PPMK Darurat. Sebab, hanya dengan pembatasan mobilisasi warga itu, penyebaran virus akan bisa ditekan. Alhamdulillah, seminggu setelah PPKM Darurat, tingkat keterisian ranjang (TKR) rumah sakit di Jawa Barat sudah turun.

Tetapi, kita kritik pemberian denda terhadap pedagang, terutama kelompok UMKM seperti itu, yang kita nilai agak berlebihan. Terlalu memberatkan buat mereka. Tidakkah hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan yang lebih manusiawi, menyesuaikan dengan kemampuan membayar denda para pelaku pelanggaran, tanpa menghilangkan efek jeranya?

Mungkin kita perlu ingatkan, hukum yang adil bukan hanya berdasarkan pasal-pasal yang tertera pada undang-undang. Hukum yang adil harus juga mempertimbangkan “rasa” terhadap pelaku pelanggaran. Kita yakin, tiadanya “rasa” itulah yang kini diderita Mang Maswi dan Mang Endang. (*)