Sandiaga Uno dan Reza Zaki Bedah Buku Hukum Pariwisata Syariah

Sandiaga Uno dan Reza Zaki Bedah Buku Hukum Pariwisata Syariah
Dokumentasi (istimewa)



INILAH, Bandung - Business Law Community (BLC) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengadakan Webinar Bedah Buku Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN yang dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Rabu (7/7/2021).

Turut hadir dalam gelaran tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof. M. Hawin dan Dosen Business Law BINUS University sekaligus sebagai penulis buku, Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki. Pada kesempatan itu, Direktur BLC FH UGM Anabel M A Manulang dan Ketua Panitita Acara Yosephine Ceria Warnanda menyampaikan, ada lebih dari 1.000 peserta webinar.

Antusiasme dari kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi, PNS, komunitas, hingga masyarakat mengikuti kegiatan webinar ini dikarenakan topik pembahasan yang sangat menarik. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan BINUS University, ILSA BINUS University, dan Penerbit Prenada Media.


Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Sigit Riyanto mengatakan bahwa buku Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN ini terbilang langka dan tampaknya belum pernah ada di pasaran. Kajian ini menjadi penting terutama mengingat potensi Indonesia yang begitu besar dalam percaturan Halal Tourism di dunia.

Selama pandemi ini sebaiknya Indonesia dan ASEAN Menyusun kesepakatan-kesepakatan untuk mempersiapkan pengaturan Halal Tourism yang dapat memberikan kepastian hukum ke depannya.

Sandiaga Uno dalam materinya menyinggung bahwa usaha pemerintah untuk mendorong Pariwisata Halal sampai dengan tahun 2030 sudah begitu banyak, seperti membuat aplikasi Indonesian Muslim Friendly Tourism, Gerakan beli produk Halal, pengembangan dompet digital Syariah, kolaborasi dengan Travel Agent. Saat ini Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia Bersama dengan Malaysia dalam pengembangan Halal Tourism.

Kemudian, Prof. M. Hawin menyampaikan bahwa ASEAN baru-baru ini telah menyepakati ASEAN Trade in Services Agreement. Namun, ASEAN Trade in Services Agreement ini memiliki pengaturan yang agak berbeda dengan WTO, terutama mengenai pengaturan keberlakuan umum dan khususnya.

Disamping itu, Prof. Hawin juga menyinggung terkait apakah Sertifikasi Halal menjadi Trade Barriers (hambatan perdagangan) dalam konteks perdagangan internasional. Dikarenakan Halal Tourism salah satunya menuntut adanya produk halal tidak hanya pada kuliner, bahkan untuk sektor-sektor lainnya.

Sementara itu, Muhammad Reza Syariffudin Zaki selaku penulis buku Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN menyampaikan bahwa sampai saat ini masih belum ada regulasi yang dibentuk oleh ASEAN terkait dengan Halal Tourism.

Begitu pun beberapa negara anggota ASEAN belum memiliki regulasi setingkat Undang-undang yang dapat mendukung berlakunya wisata Halal/Syariah ini secara optimal. Beberapa negara hanya mengatur pada level peraturan menteri, kesepakatan para ulama, hingga sertifikasi halal.

Potensi besar wisatawan mancanegara terhadap Wisata Halal/Syariah ini harus ditangkap secara serius oleh ASEAN dikarenakan ASEAN merupakan regional yang memiliki kemampuan cukup besar di dunia dalam menyelenggarakan Wisata Halal/Syariah tersebut.

Pengeluaran wisatawan muslim Indonesia mencakup 94% dari total pengeluaran wisatawan Tanah Air yang bepergian ke luar negeri. Secara keseluruhan, UNWTO mencatat wisatawan Indonesia yang pelesiran ke luar negeri menghabiskan uang hingga US$ 11,8 miliar atau sekitar Rp167 triliun.

Potensi ini harus direspon secara baik oleh Indonesia dan ASEAN untuk dapat mengoptimalkan Halal/Syariah Tourism di Kawasan ASEAN. (*)