Anggota DPR RI: Penugasan Pemerintah Jangan Membebani BUMN

Anggota DPR RI: Penugasan Pemerintah Jangan Membebani BUMN
Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid. (antara)



INILAH, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menilai penugasan pemerintah jangan membebani BUMN meskipun perusahaan pelat merah tersebut mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan memilih, mereka lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni," ujar Nusron dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Nusron menyebut penugasan pemerintah seharusnya jangan dibebankan kepada BUMN, melainkan menjadi tanggung jawab kementerian teknis. BUMN tidak perlu menjadi investor, melainkan cukup sebagai kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah.

"Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek (penugasan) ini dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain," katanya.

Nusron meyakini skema ini akan lebih menguntungkan dan menyehatkan kondisi perusahaan BUMN ketimbang harus menjadi investor dan menggarap setiap penugasan pemerintah.

Kendati begitu, Nusron mengaku mendukung pemberian PMN yang diberikan kepada BUMN untuk menunaikan tugas negara dalam sejumlah pembangunan strategis.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Erick menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.

Menteri BUMN melihat dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi sebesar Rp3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp1.872 triliun, PNBP sebesar Rp1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp388 triliun. Dibandingkan dengan PMN yang diberikan adalah empat persen atau Rp147 triliun dari 2011-2020.

Menurut Erick, suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang. Erick mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi. (antara)