Legislator Jabar: Desa Harus Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Legislator Jabar: Desa Harus Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19
antarafoto



INILAH, Bandung- Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan desa harus menjadi prioritas vaksinasi COVID-19 karena ada sebuah desa di Kabupaten Indramayu yang hanya mampu memberikan layanan vaksin kepada 150 orang padahal jumlah warga di sana mencapai 8 ribu jiwa.

"Kami mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar kebutuhan vaksin di tingkat desa diprioritaskan. Seperti yang dialami di Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu. Di sana hanya mampu memberikan vaksin kepada warganya sejumlah 150 orang dari 8.000 penduduk di desa tersebut," kata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidkon Djampi, di Bandung, Kamis.

Sidkon mengatakan, kesigapan pemerintah desa terhadap penanganan COVID-19, mulai dari penelusuran warga yang terpapar, pendampingan, hingga pelayanan masyarakat harus dilakukan bersama satgas setempat.


"Jadi inilah yang seharusnya dilakukan dalam satuan tingkat desa, cekatan dalam mendukung pemerintah untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini," ujar Sidkon.

Selain itu, lanjut Sidkon, prioritas saat ini adalah pemerataan vaksinasi massal karena setidaknya vaksinasi tersebut dapat menekan penyebaran COVID-19 sehingga diharapkan penanganan pandemi dapat segera teratasi.

"Kami harus bersama-sama mencarikan solusi untuk mempercepat penanganan Covid ini demi mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin," kata dia.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yuningsih mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah memfasilitasi tempat isolasi mandiri (isoman) bagi masyarakat pedesaan yang bersumber dari dana desa.

Yuningsih menjelaskan, saat ini sebesar delapan persen dana desa sudah dialokasikan untuk pengadaan fasilitas Isoman bagi masyarakat daerah pedesaan.

"Ini antisipasi yang sangat bagus ada delapan persen dana desa disiapkan untuk fasilitas isoman bagi masyarakat," kata Yuningsih.

Yuningsih mengatakan hal yang melatarbelakangi hadirnya fasilitas isoman ditingkat desa selain akibat penuhnya kapasitas rumah sakit di daerah, juga kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses pelaksanaan Isoman.

"Sebelumnya ketika masyarakat mengalami gejala mereka melakukan Isoman hanya berdiam diri di rumah tidak melakukan tindakan lain, padahal tidak seperti itu isoman yang seharusnya," katanya.

"Ketika tidak bergejala isoman bukan berarti hanya berdiam diri di rumah, tetap harus mendapatkan obat-obatan dan asupan-asupan lainnya sehingga dapat mempercepat pemulihan," ujarnya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB tersebut menyatakan, ketika ada masyarakat yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan tidak bergejala berat bisa menggunakan fasilitas isoman yang disediakan oleh pemerintah desa.