PPKM Darurat, Pemerintah Kudu Hadirkan Posko Random Testing

PPKM Darurat, Pemerintah Kudu Hadirkan Posko Random Testing
ilustrasi



INILAH, Bandung - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berlangsung pada 3-20 Juli ini. Namun, berdasarkan pantauan di berbagai daerah masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan pengetatan mobilitas orang itu.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, hal itu relatif wajar terjadi. Pasalnya, hingga kini belum ada proses koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang terjalin.

"Padahal, agar masyarakat disiplin dalam masa PPKM darurat itu membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dari atas hingga tataran rumput," kata Hermawan saat Dialog Produktif bertajuk "PPKM Darurat, Lindungi Keluarga" secara virtual, Rabu (7/7/2021).


Menurutnya, pada masa PPKM darurat itu pemerintah seharusnya lebih intens melaksanakan prinsip 3T yakni tracing, testing, treatment. Dia mengaku, kini pemerintah cenderung melakukan treatment. Padahal, dalam pengetatan mobilitas orang itu diperlukan penelusuran atau tracing yang mumpuni.

Bahkan, dia menyebutkan seharusnya pemerintah menghadirkan posko random testing agar masyarakat bisa disiplin untuk tidak keluar rumah. Itu dilakukan untuk memberikan nilai psikologis terhadap kedisplinan masyarakat.

"Jadi, kalau ada masyarakat yang terjaring razia PPKM darurat itu yang bersangkutan harus mau dites swab Covid-19. Artinya, penelusuran kasus itu harus dibarengi tracing dan testing yang relatif masif. Untuk itu, pemerintah harus menghadirkan posko random testing di beberapa titik," ucap Hermawan.

Sedangkan, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesbang Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) Eko Prasetyanto Purnomo menyebutkan dalam masa PPKM darurat ini masyarakat harum mampu mengendalikan diri untuk tidak keluar rumah. Selain ditujukan agar keluarga di rumah terlindungi, komitmen itu pun dilakukan untuk menjada keselamatan diri dan bangsa.

Dia menyebutkan, dalam masa PPKM darurat ini pemerintah pusat memberikan kebebasan dan keleluasaan pemerintahan daerah untuk menggunakan dana APBD. Namun, Eko menyayangkan hingga kini masih ada pemerintahan daerah yang enggan menjalankan aturan PPKM darurat tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengakui kondisi di lapangan pihaknya menemui berbagai kendala dan hambatan. Untuk itu, bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor dia membuat berbagai terobosan yang dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dalam hal ini, kita mengedepankan sense of urgency. Bukan cuma OPD yang harus bekerja, masyarakat pun kita libatkan. Berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama diajak bekerja sama. Kepada masyarakat yang mempunyai kelebihan materi, kami mohon mereka bisa membantu kepada yang lebih membutuhkan," jelas Bima.

Dia menambahkan, pada masa PPKM darurat ini pihaknya melakukan refocusing APBD. Setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp15 miliar untuk memberikan berbagai logistik warga yang melakukan isolasi mandiridan obat-obatan yang dibutuhkan. Untuk itu, pihaknya mendirikan posko kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Doni Ramdhani)