Langgar PPKM, Puluhan Pedagang Cimahi KBB Jalani Sidang dan Didenda

Langgar PPKM, Puluhan Pedagang Cimahi KBB Jalani Sidang dan Didenda
Foto: Ahmad Sayuti



INILAH, Cimahi - Bukannya untung berjualan di masa Pemberlakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, puluhan pedagang di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) justru bernasib sial lantaran harus membayar denda lantaran dianggap melanggar protokol kesehatan. 

Ada sekitar 37 pedagang yang dikenakan sanksi berdasarkan hasil sidang Tindakan Pidana Ringan (Tipiring) di Pos Penyekatan Padalarang KBB, Rabu (7/7/2021). 

Seperti yang dialami Jihan Hasna (22). Gadis penjaga toko perhiasan di Padalarang ini mengaku didatangi petugas gabungan, dan memberitahunya bahwa tempat esensial seperti tokonya tidak diperkenankan buka selama PPKM Darurat digelar. 


"Ini pertama ikut sidang, padahal saya cuma karyawan doang. Gak tahu harus tutup. Tadi kena denda Rp200 ribu," katanya usai mengikuti sidang di tempat. 

Hal yang sama diakui  Enok Karyati (47), seorang pemilik warung makan di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, KBB. Ia menerima surat undangan untuk mengikuti sidang Tipiring pada Selasa (6/7/2021) lantaran warung saya mwnyediakan makan di tempat.

"Saya gak tau kalau gak boleh makan di tempat, soalnya saya gak dapat informasi. Saya langsung disidang," ujarnya.

Enok mengaku bakal patuh terhadap aturan yang ada jika memang sebelumnya ada informasi. Ia pun harus rela keluar uang sekitar Rp 200 ribu sesuai sanksi denda yang diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Yohannes Redhoi Sigiro mengatakan hari ini ada sekitar 37 pelanggar yang mengikuti sidang Tipiring. Mereka merupakan pelanggar PPKM Darurat yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021.

"Vonisnya ada yang Rp100-700 ribu. Pelanggarannya ada pelaku usaha pertokoan, rumah makan masih menyediakan makan di tempat, padahak seharusnya take away," katanya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga pertokoan atau tempat usaha yang tidak menyediakan alat protokol kesehatan. Seperti tidak menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu hingga handsanitizer.

Operasi Yustisi tidak hanya dilaksanakan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Bahkan Kejati Jabar sudah mengistruksikan 15 Kejari untuk melakukan operasi yustisi dan sidang di tempat di daerahnya bagi pelanggar PPKM Darurat.  

"Berdasarkan instruksi dari Pak Kajati (Ade Adhyaksa), Kejati Jabar siap untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum selama PPKM darurat ini," kata  Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil saat dihubungi, Rabu (7/7/2021). 

Dodi menuturkan salah satu kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati dengan mengadakan sidang yustisi di tempat. Warga yang kedapatan melanggar, akan ditindak dan langsung disidang di tempat. 

"Bahwa sudah ada 15 Kejaksaan Negeri di Jawa Barat yang sudah melaksanakan kegiatan persidangan yustisi untuk menindak pelanggar aturan PPKM darurat," tuturnya. 

Adapun penindakan tersebut berlaku bagi warga yang melanggar aturan protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker bagi individu maupun fasilitas protokol kesehatan di tempat usaha. Sanksi yang diberikan berupa denda dengan nominal beragam. 

Menurut Dodi, penegakan hukum ini sesuai dengan surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Nomor: 1950/HUB 05.01/Sekretariat, tanggal 30 Juni 2021.

Jaksa kemudian menggelar persidangan yang didasarkan pada Perda Jabar Nomor 13 Tahun 2018 Jo. Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

"Denda mulai dari ratusan ribu hingga paling tinggi Rp10 juta," kata dia. 

Beberapa kejaksaan di Jabar yang sudah melaksanakan sidang ditempat di antaranya Bandung, Karawang, Majalengka hingga Garut. Pelanggar yang kedapatan melanggar ditindak dengan denda beragam. (Ahmad Sayuti)