Ekonom Meyakini Dampak PPKM Darurat terhadap Perekonomian Minim

Ekonom Meyakini Dampak PPKM Darurat terhadap Perekonomian Minim
Foto: Antara



INILAH, Bandung - Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat resmi berlaku pada 3-20 Juli ini. Jika hanya dilakukan satu putaran, dampaknya terhadap perekonomian relatif tidak signifikan.

“Saya masih yakin, guncangan pasti ada, hanya tidak signifikan, tidak terlalu besar. Kuncinya ada dalam masa PPKM Darurat, apakah target penurunan kasus tercapai atau tidak,” kata Ekonom dari Universitas Brawijaya Malang Nugroho Suryo Bintoro dikutip Antara, Senin (5/7/2021).

Menurutnya, dampak PPKM Darurat terhadap perekonomian tersebut dinilai minim lantaran pemerintah melakukan pembatasan secara mendetail terkait sektor-sektor esensial, krusial, termasuk sektor non-esensial.


Saat ini, berbagai sektor perekonomian diakuinya masih bisa terus berputar meskipun sedikit melambat. Hal tersebut diharapkan bisa terus menggerakkan sektor perekonomian seiring dengan upaya pemerintah meredam penyebaran Covid-19.

Beroperasinya tempat-tempat usaha meskipun ada pembatasan,  ditambah dengan tetap diperbolehkannya ojek online untuk bergerak itu memberikan ruang kesempatan kepada pelaku usaha untuk bertahan pada masa PPKM Darurat. Dengan adanya perputaran pada sektor tersebut, diyakini roda perekonomian akan tetap berjalan meskipun sedikit tersendat.

Namun, PPKM Darurat dinilai tidak akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian selama hanya dilakukan hingga 20 Juli 2021.

“Jika seandainya pemerintah mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat, maka ketidakpastian itu akan muncul,” tegasnya.

Untuk itu, Nugroho menuturkan dalam masa penerapan PPKM Darurat saat ini harus dilakukan secara ketat. Hal itu dilakukan agar target pemerintah untuk menurunkan kasus konfirmasi positif Covid-19 bisa tercapai, dan perekonomian kembali bisa didorong lebih cepat setelah 20 Juli 2021.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau semua pengusaha untuk kompak mendukung suksesnya PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

“Kadin mengimbau semua pihak, termasuk pengusaha yang merupakan pejuang ekonomi untuk bersatu dan bergotong royong ikut menyukseskan PPKM Darurat,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Dia menyebutkan, PPKM Darurat merupakan bagian dari peperangan melawan Covid-19. Kebijakan itu diakuinya untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Untuk itu, semua usaha yang terkait dengan kesehatan perlu ambil bagian nyata dalam perang ini. Antara lain dengan cara memastikan semua kebutuhan kesehatan masih dalam harga yang wajar sehingga masyarakat dapat membeli.

Selain itu, dia juga mengimbau agar berbagai kalangan masyarakat juga diharapkan bisa membeli semua barang sesuai kebutuhan. Jika pada kurun waktu 3-20 Juli itu tingkat penyebaran virus bisa ditekan, Arsjad meyakini hal itu bisa menjadi modal yang sangat berharga untuk memulihkan kondisi ekonomi bangsa.

“Jika tingkat penyebaran virus sukses ditekan serendah-rendahnya, maka ke depannya kita bisa lebih maksimal lagi bekerja di bidang kita masing-masing. Pada akhirnya, kita bisa lolos dari keadaan ekonomi saat ini,” ucapnya. 

Sebagai pengusaha, Arsjad pun mengimbau para pengusaha walaupun ikut merasakan dampak dari PPKM Darurat untuk tidak mengabaikan kesejahteraan karyawan. Hak-hak karyawan harus tetap dipenuhi. Sebab, para pekerja dan karyawan itu memiliki kontribusi untuk membawa Indonesia keluar dari situasi ekonomi saat ini.

Dia menambahkan, Kadin Indonesia akan membantu pengusaha agar pemerintah bisa memberikan vaksin ekonomi bagi pengusaha berupa stimulus yang dapat meringankan beban mereka sesuai dengan industri dan kondisi daerah masing-masing.

Seperti diketahui, pada masa PPKM Darurat itu sejumlah ketentuan dikeluarkan berupa pengetatan kewajiban bekerja dari rumah, untuk semua pekerja sektor non-esensial, dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
Bagi sektor esensial, maksimal 50% staf yang bekerja di kantor, dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat, dan 100% bagi sektor kritikal. 
Pemerintah mengizinkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan untuk beroperasi hingga pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50%. Untuk apotek, diperbolehkan untuk beroperasi selama 24 jam.

Namun, pemerintah memutuskan agar pusat perbelanjaan serta pusat perdagangan lain termasuk kawasan wisata ditutup. (ant/dnr)