Korupsi Banprov Jabar, Abdul Rozaq Muslim Divonis 4 Tahun Penjara

Korupsi Banprov Jabar, Abdul Rozaq Muslim Divonis 4 Tahun Penjara
ilustrasi/net



INILAH, Bandung - Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun penjara, denda Rp250 juta atau diganti kurungan penjara selama 6 bulan. 

Hal itu terungkap dalam sidang putusan yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (5/7/2021). Vonis manjelis lebih ringan dua tahun dari tuntutan JPU KPK. 

Dalam amar putusannya ketua majelis I Dewa Gd Suarditha menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakuka  tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi.


"Menjatuhkan pidana selama empat tahun, denda Rp250 juta, subsider kurungan enam bulan," katanya. 

Dalam vonis tersebut majelis hakim juga mengharuskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5 miliar bila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 tahun 6 bulan penjara. Kemudiam dicabut hak dipilihnya dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah hukuman pidana. 

Sementara hal yang memberatkan dan meringankan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pemerintahan yang bebas dari KKN, dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, menyesal dan memiliki tanggungan keluarga.

Dalam urainnya, majelis menjelaskan terdakwa selaku anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 bersama-sama dengan Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Handayani telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

"Yakni menerima hadiah atau janji, beberapa kali menerima pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp9,1 miliar dari Carsa ES seorang pengusaha yang jadi rekanan di Pemkab Indramayu," katanya. 

Padahal, lanjutnya, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan dengan maksud supaya terdakwa bersama Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Handayani selaku anggota DPRD Jabarmengurus proses penganggaran proyek-proyek di lingkungan Pemkab Indramayu yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jawa Barat tahun anggaran (TA) 2017-2019. 

Perbuatan terdakwa dilakukan saat masa reses 2016, bertemu dengan Carsa ES selaku pengusaha konstruksi di indramayu dan mengatakan untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Indramayu dapat menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jawa Barat.

"Saat itu terdakwa mengaku dapat mengurus proses penganggaran di Banggar DPRD, dan jika berhasil dan proyek dikerjakan Carsa dia harua memberikan fee (keuntungan) sebesar tiga hingga lima persen dari semua nilai proyek yang dikerjakan," katanya. 

Atas permintaan terdakwa, Carsa ES menyetujuinya. Kemudian terdakwa memberikan arahan kepada Carsa agar membuat proposal proyek Banprov pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Indramayu dengan berkoordinasi dengan orangnya terdakwa di sana. 

Setelah proposal pengerjaan proyek beraumber dari Banrprov diajukan ke provinsi, Carsa memberitahukan kepada terdakwa proyek mana saja yang akan dikerjakannya. 

Selanjutnya terdakwa memperjuangkan paket-paket kegiatan yang dipilih oleh Carsa tersebut, dengan cara memasukkan nama-nama kegiatan tersebut ke dalam daftar dana aspirasi dari Fraksi Golkar yang akan diajukan ke Pemprov Jawa Barat. 

Namun, lanjutnya, dikarenakan terdakwa hanya memiliki jatah mengajukan dana aspirasi sebanyak 5 kegiatan, maka terdakwa kemudian menemui Ade Barkah selaku wakil ketua Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meminta jatah dana aspirasi dari anggota DPRD Fraksi Golkar maupun dari Fraksi lainnya.

"Ade Barkah mempersilahkan terdakwa dengan syarat tidak ada keberatan dari anggota-anggota DPRD yang diminta jatah dana aspirasinya tersebut. Terdakwa pun kemudian menemui Siti Aisyah dan meminta jatah proyeknya," ujarnya.  

Bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang seluruhnya sejumlah Rp9.180.500.000 dari Carsa ES kontraktor/rekanan di lingkungan Pemkab Indramayu bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. (Ahmad Sayuti)