Demi Bisa Berikan Bansos Covid-19, Pemkab Bogor Diminta Refocusing Anggaran Insfrastruktur 

Demi Bisa Berikan Bansos Covid-19, Pemkab Bogor Diminta Refocusing Anggaran Insfrastruktur 
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Bogor - Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Pemkab Bogor tetap tidak memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Bumi Tegar Beriman.

"Pemkab Bogor tidak menganggarkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Kami lebih kepada pemberdayaan kerja melalui program satu miliar satu desa (Sami Sade)," ucap Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Minggu (4/7/2021).

Tidak dianggarkannya bantuan sosial tersebut disayangkan pengamat kebijakan publik Yusfitriadi. Dia berpendapat, dengan diberlakukannya PPKM Darurat maka akan berdampak kepada buruh harian lepas, pekerja usaha jasa wisata, seniman musik, pelaku usaha kecil menengah (UKM) sehingga seharusnya kepada masyarakat yang terdampak negatif ini Pemkab Bogor memberikan bantuan sosial.


"Dengan berlakunya PPKM Darurat, maka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pun harusnya bersifat darurat karena kita ga tau kapan status ini diberlakukan, dimana karena aturan tersebut para buruh harian lepas di beberapa sektor dan pelaku UKM akan mengalami penurunan bahkan kehilangan pendapatannya," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Minggu (4/7/2021).

Dia menginginkan Dinas Sosial memiliki data para buruh harian lepas di beberapa sektor dan pelaku UKM, hingga bantuan sosial berupa pemberdayaan tersebut bisa tepat sasaran.

"Mereka yang terdampak PPKM Darurat harus diberikan bimbingan dan stimulus fiscal ataupun usaha, hingga mereka tidak bergantung kepada bantuan langsung tunai. Oleh karena itu, kita butuh data yang akurat yang harusnya dimiliki oleh Dinas Sosial,: tambahnya.

Yus menuturkan, Pemkab Bogor bisa melakukan refocusing anggaran pembangunan insfrastruktur yang mercusuar dan tidak mendesak itu menjadi angggaran untuk pemulihan ekonomi daerah.

"Anggaran Sami Sade maupun Cibinong City A Beautiful bisa di-refocusing untuk pemulihan ekonomi daerah, karena hal tersebut lebih penting bagi masyarakat bawah agar mereka tidak kelaparan karena terpapar Covid-19 dan Pemkab Bogor pun masih bisa menganggarkannya kembali pada 2022 atau 2023 mendatang," tutur Yus.

Dia melanjutkan agar Bupati dan Wakil Bupati Bogor tidak mementingkan target atau capaian ketika kampanye saat masih menjadi calon kepala daerah, karena saat ini Kabupaten Bogor maupun Indonesia tidak sedang dalam kedaan normal.

"Prioritas Pemkab Bogor harusnya fokus dalam penanganan wabah Covid-19 dan menyampingkan target atau capaian visi misi sewaktu Bupati dan Wakil Bupati Bogor masih menjadi calon kepala daerah, karena kita ini sedang tidak normal," lanjutnya. (Reza Zurifwan)