PPKM Darurat Dongkrak Transaksi Ekonomi Digital

PPKM Darurat Dongkrak Transaksi Ekonomi Digital
Foto: Syamsuddin Nasoetion



INILAH, Bandung - Peneliti mendukung diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli mendatang. Meski demikian, sejumlah catatan diberikan agar implementasi kebijakan itu tak menyusahkan masyarakat.

Lantaran ada pembatasan mobilitas, satu hal yang diprediksi bakal terjadi yakni lonjakan transaksi digital. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu mengatakan kebijakan PPKM darurat berpotensi meningkatkan tren transaksi ekonomi digital.

“Pembatasan mobilitas masyarakat dan pembatasan jam operasi sentra-sentra ekonomi membuat platform digital menjadi opsi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya,” kata Thomas dikutip Antara, Kamis (1/7/2021).


Menurutnya, perluasan akses teknologi informasi komunikasi dan perlindungan konsumen menjadi dua hal yang patut diimplementasikan beriringan untuk mendukung peningkatan transaksi ekonomi digital. Berdasarkan data Google dan Kementerian Perdagangan, selama pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 konsumen digital baru dalam e-commerce di Indonesia meningkat sebanyak 37% sepanjang 2020.

Valuasi ekonomi digital Indonesia pun tumbuh lebih dari 40% per tahunnya sejak 2015 dan pada paruh waktu 2020 penyedia layanan digital di Indonesia telah memproses transaksi senilai US$40 miliar.

Jumlah penggunaan internet juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS, Indonesia mengalami kenaikan pengguna internet secara signifikan dari 10,92% populasi pada 2010 menjadi 43,52 % populasi pada 2019.

Namun, Thomas juga memaparkan perlunya upaya nyata dari pemerintah untuk menghilangkan ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi antardaerah di Indonesia.

“Ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan penetrasi ekonomi digital dan menciptakan peluang ekonomi untuk mereka yang tinggal di kota-kota kecil dan jauh dari pusat ekonomi,” ujarnya.

Sedangkan, peneliti CIPS lainnya Felippa Ann Amanta menyebutkan pemerintah perlu memastikan akses ketersediaan pangan ke seluruh warga saat PPKM darurat diterapkan.

“Di tengah ketidakpastian yang saat ini kita sedang alami bersama, akses pada kebutuhan pangan bertambah penting dan harus terus terjamin bagi rakyat Indonesia,” kata Felippa. 

Dia menuturkan, penerapan PPKM darurat merupakan langkah strategis untuk menekan penyebaran Covid-19, namun akan diperlukan langkah-langkah tambahan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Sebab, pembatasan mobilitas orang itu dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan.

Da mengingatkan, pandemi menyebabkan disrupsi pada sektor ekonomi karena sebagian masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Felippa menegaskan, untuk memastikan agar masyarakat dapat tetap mengakses komoditas pangan dengan harga terjangkau maka ketersediaan pasokan yang cukup perlu jadi fokus pemerintah.

“Semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha maupun distributor pangan, harus bersinergi untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya. 

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan PPKM darurat pada 3-20 Juli itu diterapkan di 122 kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa dan Bali. 

Khusus di Jabar, pembatasan mobilitas itu diterapkan di Sumedang, Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Bogor, Bandung Barat, dan Bandung. (Doni Ramdhani)