Rumah Sakit Terkendala Keuangan, Ketua DPRD Minta Hal Ini ke Kemenkes

Rumah Sakit Terkendala Keuangan, Ketua DPRD Minta Hal Ini ke Kemenkes
Ketua DPRD Kabupaten Rudy Susmanto . (Reza Zurifwan)



INILAH, Bogor- Ketua DPRD Kabupaten Rudy Susmanto mengajak semua pihak untuk membantu rumah sakit pemerintah maupun swasta yang sedang kewalahan menangani lonjakan pasien Covid 19. 

Wakil Sekjend DPP Partai Gerindra ini pun tak segan meminta agar Kementerian Kesehatan segera mencairkan klaim pelayanan pasien Covid 19 dan mengusulkan penempatan prajurit TNI di Batalyon Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang ada di Kabupaten Bogor.

"Kita harus memastikan semua pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit bisa mendapatkan pelayanan yang layak hingga kita meminta Kementerian Kesehatan segera mencairkan klaim pelayanan pasien Covid 19,  Kita juga harus mensadari, saat ini jumlah tenaga kesehatan kita yang terpapar sudah sangat banyak, sementara yang tersisa juga sangat kelelahan menangani lonjakan pasien," ungkap Rudy kepada wartawan, Jumat  (2/7).



Kondisi ini, lanjut dia, diperparah dengan  keuangan rumah sakit yang tidak sehat. Lambatnya pembayaran  klaim pelayanan pasien Covid -19 di Kementerian Kesehatan membuat  pihak rumah sakit  tidak mampu membayar hutang kepada vendor distributor oksigen dan obat-obatan. 

Dampaknya  stok oksigen dan obat-obatan yang ada di rumah sakit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien yang jumlahnya terus bertambah banyak.

Data di RSUD Cibinong, hingga akhir Juni 2021 klaim yang belum dibayar Kemenkes jumlah sekitar Rp 15 miliar, di RSUD Ciawi sebesar Rp 16 miliar, RS Mary sekitar Rp16 miliar, sedangakan RS MH. Thamrin berkisar Rp30 miliar.


"Masalah ini harus segera dicarikan solusi. Jika diperlukan, Forkompinda membuat surat bersama ke Kementerian Kesehatan," sambungnya.


Adapun untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan, Rudy menyarankan pemerintah Kabupaten meminta TNI  mengerahkan prajurit Batalyon Kesehatan untuk ditempatkan di RSUD maupun RS swasta yang ada di Kabupaten Bogor.

Menurut dia, prajurit tersebut memiliki kemampuan menangani kondisi darurat seperti sekarang ini.  

"Ini kondisi darurat selain perang. Rumah sakit juga kesulitan merekrut tenaga relawan kesehatan," tegas Rudy.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim menuturkan untuk mengurangi beban rumah sakit dalam melayani pasien Covid, Dinas Kesehatan harus meningkatkan peran Puskesmas yang ada di semua Kecamatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I tersebut, harus bisa menangani pasien bergejala ringan, dan juga terus mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. 

"Puskesmas harus menjadi tempat screening awal, dan harus ditingkatkan kapasitasnya untuk melayani pasien Covid-19," tutur Agus.

Mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor ini mengaku heran fenomena banyaknya Puskesmas yang tutup di tengah lonjakan kasus Covid 19. Padahal saat ini rumah sakit sudah sangat kewalahan melayani pasien yang terus berdatangan.

"Lonjakan kasus Covid 19 di Kabupaten Bogor memang cukup mengkhawatirkan. Situasi ini, membuat jajaran Forkompinda membentuk tim monitoring dan evaluasi pelayanan pasien di rumah sakit daerah dan swasta," lanjutnya  (Reza Zurifwan)