Kabupaten Bandung Siap Berlakukan PPKM Darurat

Kabupaten Bandung Siap Berlakukan PPKM Darurat
Foto: Dani R Nugraha



INILAH, Bandung - Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku telah menggelar rapat internal soal rencana penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kabupaten Bandung.

Dadang mengatakan, rapat digelar untuk persiapan sebelum surat masuk dari pemerintah pusat karena ada beberapa kriteria dalam PPKM darurat.

Dia menyebutkan, ada beberapa kriteria  pemberlakuannya. Semisal, untuk beberapa jenis pekerjaan masih tetap diperbolehkan namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti pekerjaan proyek infraatruktur. 


Selain itu, untuk pekerjaan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan publik seratus persen harus hadir secara work from office (WFO) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

"PPKM darurat ini sudah diinstruksikan pelaksaannya pada 3-20 Juli 2021,” kata Dadang di Soreang, Kamis (1/7/2021).

Terkait alokasi anggaran dalam masa penerapan PPKM darurat, Dadang menjelaskan pihaknya sudah menggeser alokasi anggaran belanja pegawai pada November dan Desember 2021. Untuk payung hukumnya, dia mengaku telah membuat Peraturan Bupati (Perbup) Bandung parsial. 

"Terpaksa kita menarik dulu untuk belanja pegawai. Alokasi belanja pegawai pada November dan Desember 2021 itu ditarik dulu untuk kegiatan Covid-19 karena kondisinya memang sangat memprihatinkan. Kebutuhan prioritas saat ini yaitu membeli peti mati dan kain kafan. Karena saat ini banyak yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 di wilayah Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Termasuk untuk pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung, lanjut Dadang, pihaknya segera membahas hal tersebut dengan instansi terkait. Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung yang rencananya digelar pada 14 Juli 2021 itu masuk dalam masa penerapan PPKM Darurat.

“Soal pelaksanaan Pilkades Serentak, hari ini akan segera dibahas. Apakah diundur atau tidaknya,” katanya.

Dadang melanjutkan, untuk menekan angka kasus penularan Covid-19 dan penerapan PPKM darurat ini, pihaknya telah menyiagakan RS Otista Soreang untuk penanganan pasien Covid-19. Sehingga tidak ada lagi pasien yang mengantri di rumah sakit. Sebanyak 234 tempat tidur disiapkan untuk pasien Covid-19.

“RS Otista akan disiagakan dan optimalkan. Jadi tidak ada lagi pasien yang mengantri di rumah sakit. Tiidak boleh lagi ada kejadian seperti sepupu saya, dia meninggal akibat Covid-19. Jangankan masyarakat, saya seorang Bupati saja meminta agar adik sepupunya dirawat tidak bisa. Ini kejadian luar biasa di Kabupaten Bandung. Jangan sampai terjadi lagi ke depannya,” ujarnya. 

Pihaknya mengaku segera memfokuskan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung. Optimalisasi peran Satuan Tugas Covid-19 hingga tingkat RT akan terus didorong. Termasuk dukungan anggaran operasional untuk satgas akan segera dikeluarkan.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Sugianto mengakui pihaknya telah menerima surat dari Bupati Bandung mengenai peraturan bupati parsial tersebut. Peraturan bupati parsial ini, kata Sugiarto,  berisi mengenai alokasi anggaran untuk persiapan penerapan PPKM darurat.

Dia menyebutkan, Pemkab Bandung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini. Realokasi tersebut tertuang dalam peraturan bupati parsial yang telah diterbitkan.

“Realokasi anggarannya sebesar Rp80 miliar. Dari sisi anggaran, kami di DPRD harus sangat mendukung upaya pemerintah untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Dengan kewenangan DPRD bagaimana nanti program yang diperintahkan pusat itu bisa lancar di Kabupaten Bandung. Terutama pengendalian masyarakat yang terkena Covid-19,” katanya. (Dani R Nugraha)