FAGI Jabar Desak PTM Juli 2021 Ditunda

FAGI Jabar Desak PTM Juli 2021 Ditunda
Ketua FAGI Jabar, Iwan Hermawan. (Okky Adiana)



INILAH, Bandung - Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat memohon kepada Gubernur dan para Bupati dan Walikota se-Jawa Barat menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilaksanakan Juli 2021 mendatang.

Selain itu FAGI Jabar berharap pemerintah meninjau ulang SKB 4 Menteri yang mengisyaratkan pelaksanaan PTM Juli 2021.

"Karena menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), satu dari delapan kasus konfirmasi Covid-19 adalah anak-anak. Data IDAI juga menunjukkan case mortality (tingkat kematian) mencapai tiga sampai lima persen, terbilang tertinggi di dunia. Angka rata-rata kasus Covid-19 sudah melampaui standar WHO, ini sungguh mengkhawatirkan, karena benar-benar mengancam keselamatan anak-anak. Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan harus membaca angka-angka tersebut sebagai ancaman serius, kita takut kehilangan masa depan anak bangsa, karena kelalaian dalam menanggulangi Covid 19," papar Ketua FAGI Jabar, Iwan Hermawan, Senin (28/6/2021).


Selain itu menurut Iwan, tingkat yang terpapar guru dan tenaga administrasi sekolah sangat tinggi, bahkan beberapa guru dan tenaga adminitrasi sekolah meninggal dunia karena Covid-19.

Sebagai usulan, maka Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten harus meningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada tahun pelajaran 2021/2022. Siswa tidak selalu harus daring, tapi juga sekolah menyiapkan luring, dengan menyiapkan modul-modul cetak, khususnya untuk siswa dari kalangan tidak mampu.

"Sementara untuk kalangan siswa mampu, bisa lakukan dengan daring, itupun bisa dilakukan dengan daring virtual seperti zoom, Google Class Room dan lainnya, atau daring non virtual melalui WhatsApp (WA) atau Email. Sekolah jangan memaksa siswa harus selalu daring, virtual karena memelukan kuota yang banyak dari siswa," paparnya.

Selain itu, kurikulium pun harus di sederhanakan disesuaikan dengan masa pandemi, gunakan kurikulum darurat dengan hanya menyampaikan materi yang esensial saja.

"FAGI Jabar berharap usulan ini dilaksankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah karena hak hidup itu nomor satu, hak sehat nomor dua dan hak pendidikan adalah nomor tiga, jadi jika hak hidup dan hak sehat terancam maka hak pendidikan bisa di permudah," pungkas Iwan. (Okky Adiana)