DPMD Kabupaten Bandung Bantah Persulit Pencairan Anggaran Pilkades Serentak 2021

DPMD Kabupaten Bandung Bantah Persulit Pencairan Anggaran Pilkades Serentak 2021
Kadis DPMD Kabupaten Bandung Tata Irawan. (Dani R Nugraha)



INILAH, Bandung- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tata Irawan, membantah jika pihaknya mempersulit pencairan anggaran pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2021. Justru sebaliknya, ia mempertanyakan keseriusan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) karena hingga hari ini masih banyak yang belum menyerahkan proposal kepada DPMD. 

"Dari 49 desa peserta pilkades serentak itu yang sudah mengajukan proposal baru ada 23. Artinya, ada 26 yang belum mengajukan proposal. Kemudian dari 23 desa yang sudah mengajukan itu 18 desa cair hari ini, kalau sisanya belum dicairkan karena proposalnya baru kami terima Jumat kemarin. Jadi kalau dia (sekertaris Apdesi Hilman Yusuf) bilang kami mempersulit, apa yang dipersulit kan harus ada proposal dan administrasi yang harus dipenuhi. Dia itu kan mantan Kades mestinya paham aturan dong, jangan malah beropini kemana-mana," kata Kadis DPMD, Tata Irawan kepada Inilahkoran melalui ponselnya, Senin (28/6/2021).

Justru Tata balik mempertanyakan keseriusan dari P2KD yang belum menyerahkan proposal pencairan anggaran pilkdes. Padahal, sejak ditetapkan oleh Bupati Bandung dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan pilkades serentak 2021, anggaran sudah bisa diakses oleh P2KD. Bahkan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan melayangkan surat pemberitahuan soal pelaksanaan pilkades serentak 2021.


"Kenapa P2KD kebingungan enggak ada uang. Sampai ada yang cari pinjaman kemana-mana, loh ini uang ada tinggalelai ngambil kok ngapain bingung. Tinggal ajukan proposalnya, kalau sudah lengkap persyaratannya, kami akan keluarkan rekomendasi pencairannya. Tapi kalau persyaratan enggak lengkap yah enggak bisa cair, ini kan uang negara yang harus tertib administrasi dan penggunaannya jelas," ujarnya.

Tata mencontohkan, pelaksanaan pilkades serentak 2019 lalu yang diikuti oleh 190 desa di Kabupaten Bandung. Pelaksanaanya berjalan lancar dan sukses tanpa ekses. Itu artinya dari perencanaan,tahapan hingga pelakanaan tidak ada masalah. Karena sejatinya peraturannya pun tetap sama denga yang akan digelar pada 14 Juli 2021 mendatang ini.

"Contohnya pada 2019 lalu berjalan sukses tanpa ekses. Dan aturannya juga yah gitu-gitu ajah enggak ada bedanya. Kenapa harus bingung, kayak yang enggak pernah melaksanakan saja. Seharusnya Apdesi juga turut membantu mensukseskan pilkades serentak ini, bukan memperkeruh suasana dengan membangun opini yang membingungkan masyarakat," katanya.

Terkait waktu pelaksanaanya yang dinilai terlalu mepet, Tata membantah, karena semuanya telah diatur dan direncanakan. Sehingga, ditetapkan dan disahkan oleh Bupati Bandung dalam sebuah Perbup. Bahkan rencana pilkades serentak 2021 ini juga sudah disepakati dan disetujui oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupatem Bandung.

"Jadi enggak ada kata waktunya pendek atau mepet. Karena semua sudah sesuai perencanaan dan disepakati oleh semua pihak. Termasuk pencairan anggaran pilkades ini kami enggak ada tenggat waktu, pokoknya yah secepatnya saja diurus oleh P2KD," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung, mempertanyakan alasan tak kunjung dicairkannya anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2021 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. Akibat tak kunjung cairnya anggaran tersebu, beberapa Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang pontang-panting mencari pinjaman karena waktu pelaksanaan yang semakin dekat yakni pada 14 Juli mendatang.

"Dari pantauan kami dibeberapa desa yang dikunjungi P2KD nya kebingungan. Karena anggarannya belum ada, akibatnya ada beberapa P2KD yang cari pinjaman kepada pihak tertentu. Ini sangat memprihatinkan dan mempertaruhkan harga diri Pemkab Bandung," kata Sekertaris Apdesi Kab Bandung, Hilman Yusuf, Minggu (27/6/2021).

Melihat kondisi tersebut, Hilman memimta kepada DPMD Kabupaten Bandung, untuk segera mencairkan anggaran pilkades serentak 2021. Karena, hal tersebut menyangkut kelancaran persiapan pilkades serentak 2021 yang diikuti oleh 49 desa dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp 9,5 miliar.

"Saya heran yah, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Mohon maaf jika pernyataan saya ini menyinggung pihak tertentu, tapi memang kenyataannya begitu kok. Ini hanya keprihatinan Apdesi Kab Bandung,"ujarnya. 

Selain itu,Hilman juga menyoroti pendeknya waktu persiapan pilkades serentak yang hanya sekitar 2,5 bulan saja. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada kesiapan semua pihak yang akan terlibat dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
"Semoga saja piloades serentak Kab Bandung sukses. Walaupun persiapannya relatif singkat. Kalau kata orang awam ini pilkades "adakadabra" karena persiapannya cuma 2,5 bulan," katanya.(rd dani r nugraha).