Bima Persiapkan Konsep WFH 100 Persen Untuk ASN Kota Bogor

Bima Persiapkan Konsep WFH 100 Persen Untuk ASN Kota Bogor
istimewa



INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tengah membuat konsep Work From Home (WFH) 100 persen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Bogor, hal itu menyusul adanya penambahan kasus positif Covid-19 ASN Kota Bogor dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). WFH dengan jumlah 100 persen ini rencana akan diberlakukan selama satu minggu.

 

"Saya minta semua jaga kesehatan dan Protokol Kesehatan (Prokes) karena kami berada di garda terdepan, kami siapkan konsep WFH 100. Insya Allah akan diberlakukan mulai besok terutama satu Minggu ini, sampai Minggu depan dahulu. Semua 100 persen WFH untuk ASN Kota Bogor," ungkap Bima kepada wartawan pada Senin (28/6/2021) pagi.


 

Bima Arya juga meminta, pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus Covid-19 yang makin tak terkendali. Alasannya, terlihat dari data tingginya angka kasus positif, meningkatnya angka kematian, hingga tenaga kesehatan yang bertumbangan karena terpapar.

 

"Situasi Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah nyaris melampaui kapasitas kita semua untuk menangani kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa. Data di Kota Bogor, lonjakannya luar biasa. Sudah di kisaran 300-an kasus per hari, yang masih sakit 3.023 kasus. BOR kami di banyak rumah sakit hampir full. Di RSUD sendiri sudah hampir 100 persen," tuturnya.

 

Bima melanjutkan, kemudian persentase kenaikan kasus konfirmasi positif minggu ini sebesar 78 persen. Sedangkan kasus kematian naik 125 persen dibandingkan pekan sebelumnya. 

 

"Sementara tenaga kesehatan di Kota Bogor yang terpapar dan masih sakit sampai saat ini ada 336 orang dari total 11.214 orang. Dan ini kasus aktif, persentasenya terus naik. Jadi sekali lagi, angka-angka ini mengkhawatirkan," tambahnya.

 

Bima Arya menerangkan, artinya, asumsi dan perhitungan tidak akan sama lagi karena kemungkinan berubah. Varian baru bermunculan, kecepatan penyebaran dengan segala variannya mungkin tidak bisa diimbangi dengan vaksinasi.

 

"Ya, termasuk juga penambahan kapasitas tempat tidur ini tidak bisa mengimbangi jumlah nakes yang terpapar," terangnya.

 

Bima menjelaskan, kebijakan reaktif dan insidental seperti pelarang mudik, pembatasan mobilitas, realitanya memang sulit dijalankan dengan maksimal di lapangan. PPKM yang diterapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. Akan lebih efektif apabila diterapkan bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro.

 

"Persoalannya, dalam skala wilayah kewenangan Pemerintah Daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan yang dimaksud. Kami tidak mungkin bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain karena itu kewenangan pusat. Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kami akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga," jelasnya. (rizki mauludi)