Covid-19 Tak Terkendali, 3.023 Warga Bogor Masih Sakit

Covid-19 Tak Terkendali, 3.023 Warga Bogor Masih Sakit
istimewa



INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus Covid-19 yang makin tak terkendali. Alasannya, terlihat dari data tingginya angka kasus positif, meningkatnya angka kematian, hingga tenaga kesehatan yang bertumbangan karena terpapar.

 

"Situasi Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah nyaris melampaui kapasitas kami semua untuk menangani kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa. Data di Kota Bogor, lonjakannya luar biasa. Sudah di kisaran 300 lebih kasus per hari, yang masih sakit 3.023 kasus. BOR kami di banyak rumah sakit hampir full. Di RSUD sendiri sudah hampir 100 persen," ungkap Bima Arya usai meninjau RS Marzoeki Mahdi di Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat pada Minggu (27/6.2021).


 

Bima melanjutkan, kemudian persentase kenaikan kasus konfirmasi positif minggu ini sebesar 78 persen. Sedangkan kasus kematian naik 125 persen dibandingkan pekan sebelumnya. 

 

"Sementara tenaga kesehatan di Kota Bogor yang terpapar dan masih sakit sampai saat ini ada 336 orang dari total 11.214 orang. Dan ini kasus aktif, persentasenya terus naik. Jadi sekali lagi, angka-angka ini mengkhawatirkan," tambahnya.

 

Bima Arya menerangkan, artinya, asumsi dan perhitungan tidak akan sama lagi karena kemungkinan berubah. Varian baru bermunculan, kecepatan penyebaran dengan segala variannya mungkin tidak bisa diimbangi dengan vaksinasi.

 

"Ya, termasuk juga penambahan kapasitas tempat tidur ini tidak bisa mengimbangi jumlah nakes yang terpapar," terangnya.

 

Bima menjelaskan, kebijakan reaktif dan insidental seperti pelarang mudik, pembatasan mobilitas, realitanya memang sulit dijalankan dengan maksimal di lapangan. PPKM yang diterapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. Akan lebih efektif apabila diterapkan bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro.

 

"Persoalannya, dalam skala wilayah kewenangan Pemerintah Daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan yang dimaksud. Kami tidak mungkin bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain karena itu kewenangan pusat. Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kami akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga," jelasnya.

 

Bima menyatakan, Pemkot Bogor sudah melakukan beberapa langkah strategis seperti penambahan tempat tidur minimal 30 persen di seluruh RS, dan dalam beberapa hari lagi akan mengaktivasi RS Lapangan dan mengaktivasi pusat isolasi berbasiskan masyarakat di tiap kelurahan.

 

"Pemkot juga memutuskan untuk melakukan kebijakan WFH 100 persen bagi ASN. Seluruh kantor-kantor pemerintahan distop dulu. Kecuali sektor-sektor atau dinas yang langsung berfungsi untuk melayani publik, seperti Dinkes dan lain sebagainya. Ini sedang kami siapkan," terangnya.

 

Ia memaparkan, tapi sekali lagi mungkin itu tidak akan maksimal, ketika tidak diiringi oleh kebijakan yang lebih tegas, lebih ketat dalam hal pembatasan aktivitas warga di tingkat yang lebih makro. Menurutnya, pemerintah pusat harus berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih ketat, mungkin tidak dipukul rata secara nasional tapi bisa diberlakukan sesuai kedaruratan wilayahnya. 

 

"Misalnya, pembatasan lebih ketat di Jabodetabek, pembatasan yang lebih ketat di Bandung Raya, pembatasan lebih ketat di Gerbangkertosusila dan sebagainya. Jadi sifatnya berbasiskan regional yang paling terdampak dengan status zona yang kebanyakan merah," paparnya.

 

Mengenai konsekuensi logistik atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, Bima Arya mengatakan, bahwa setiap pemerintah kota atau daerah pasti bisa mengambil langkah sebagai konsekuensi dari kebijakan nasional tersebut. Misalnya dengan melakukan refocusing, realokasi anggaran, alokasi bansos dan lain sebagainya dalam keadaan darurat, termasuk juga dirinya yakin solidaritas sosial masyarakat Kota Bogor masih sangat tinggi.

 

"Jadi, kalau kami berikan waktu bagi warga untuk bersiap-siap, jadi tidak serta merta kami umumkan besok pembatasan berskala besar, tetapi kami lakukan dalam waktu yang bisa dipersiapkan dulu. Kami bisa melakukan pendataan, buruh harian lepas yang kehidupannya sangat tergantung dari kerja harian. Kemudian kami bisa memobilisasi dana dari warga mengaktivasi dapur umum, lumbung pangan dan lain sebagainya," paparnya.

 

"Jadi saya kira semuanya perlu diperhitungkan dengan cermat, tetapi poinnya adalah dari data menunjukan bahwa kita harus mengambil langkah kebijakan yang lebih tegas, lebih ketat, di tingkat yang lebih makro. Kalau tidak maka korban akan semakin banyak berjatuhan," pungkasnya. (rizki mauludi)