Pemkab Garut Tutup Obyek Wisata di Zona Merah

Pemkab Garut Tutup Obyek Wisata di Zona Merah
Foto: Zainulmukhtar



INILAH, Garut - Mencegah kian meningginya kasus Covid-19 di Kabupaten Garut, Pemkab setempat kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) mulai 25 Juni hingga 9 Juli 2021. 

Selain mewajibkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, aktivitas-aktivitas di luar rumah mendapatkan pembatasan lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Mulai pembatasan jam operasional kegiatan usaha, jam kerja kantoran, kegiatan belajar mengajar, hingga acara hajatan atau kegiatan lain menimbulkan kerumunan. Termasuk aktivitas wisata.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Garut Nomor 443.2/2164/Kesra tanggal 25 Juni 2021. 


"Dalam SE yang saya terbitkan, aktivitas wisata di kecamatan zona merah bahkan dilakukan penutupan. Termasuk wisata ziarah/wisata religi. Sedangkan aktivitas wisata di zona oranye dan kuning masih bisa berlangsung, namun jumlah pengunjungnya dibatasi 25 persen," kata Bupati Garut Rudy Gunawan, Minggu (27/6/2021)

Sejumlah tempat wisata berada di zona merah antara lain Karacak Valley di Kecamatan Garut Kota; kolam renang Panglayungan di Kecamatan Karangpawitan; makam keramat Cinunuk/Pangeran Papak di Kecamatan Wanaraja; pemandian/kolam renang/taman air kawasan Cipanas, paralayang Gunung Puteri, dan wisata domba (wisdom) di Kecamatan Tarogong Kaler; Batu Lulumpang Cimareme, Desa Wisata Bagendit 2, dan Situ Bagendit di Kecamatan Banyuresmi; serta Curug Ciharus, Curug Cimandi Racun, dan Situ/Candi Cangkuang di Kecamatan Leles.

Juga, Taman Satwa Cikembulan di Kecamatan Kadungora; Situs Ciburuy di Kecamatan Bayongbong; Desa Wisata Sindangkasih, Curug Cihanyawar, Curug Cisarua, wisata kebun teh Dayeuhmanggung, Bukit Kolong Langit Cirorek di Kecamatan Cilawu; TWA Gunung Papandayan di Kecamatan Cisurupan; Pantai Sayang Heulang di Kecamatan Pameungpeuk; dan Pantai Karang Paranje di Kecamatan Cibalong.

Berdasarkan SE Bupati itu, perhotelan masih dapat melakukan kegiatannya dengan hanya melayani penginapan tamu sebanyak 25 persen, serta mewajibkan setiap tamu membawa surat keterangan bebas Covid-19 setiap orangnya.

Pada SE ditandatangani Bupati Garut Rudy Gunawan itu ditegaskan, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya dilakukan di rumah/tempat tinggal melalui metode pembelajaran jarak jauh sampai 16 Juli 2021.
Kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilakukan pembatasan dengan kapasitas hanya 50 persen.

Berkaitan kebutuhan pokok masyarakat, pasar rakyat dibatasi jam operasionalnya mulai pukul 05.00 WIB sampai 15.00 WIB; toko modern berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus mulai pukul 08.00 WIB sampai 19.00 WIB; toko/warung mulai pukul 06.00 WIB sampai 20.00 WIB; rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya mulai pukul 08.00 WIB sampai 20.00 WIB. 

Kapasitas pengunjung/konsumen dilayani juga dibatasi bagi rumah makan, warung makan/restoran dan kedai kopi atau sejenisnya mengutamakan layanan secara langsung (take away/drive thru melalui pemesanan secara daring dan atau dengan fasilitas telepon/layanan antar, serta membatasi layanan di tempat sebesar 25 persen dan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat lainnya mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar. 

Dalam memberikan layanan pun mereka wajib memberlakukan prokes lebih ketat, bagi pegawai maupun pembeli.

Termasuk dibatasi berkaitan kegiatan khitan, pernikahan dan pemakaman dan atau takziah kematian bukan akibat Covid-19 pun dibatasi 25 orang dari kapasitas ruangan. Tidak diperbolehkan mengadakan acara perayaan atau resepsi yang dapat mengundang keramaian pada kegiatan khitan atau pernikahan.

Selama PSBM, aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor pun diatur dengan menerapkan work frome home (WFH). Pada zona hijau bisa seratus persen dengan prokes ketat. Pada zona kuning 25 persen WFH dan 75 persen WFO. Pada zona oranye 50 persen WFH dan WFO. Pada zona merah 25 persen WFO dan 75 persen WFH.

Pembatasan juga dilakukan pada aktivitas dan mobilitas aparatur sipil negara (ASN) melakukan perjalan keluar Garut, serta kegiatan rapat, pertemuan atau sosialisasi dan sejenis dilaksanakan tatap muka dapat mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Berbeda halnya dengan kegiatan konstruksi. Kegiatan konstruksi diperbolehkan beroperasi seratus persen dengan syarat memenuhi instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (Zainulmukhtar)