Batal Hadir, Hakim Kembali Buat Penetapan Pemanggilan Wagub Jabar

Batal Hadir, Hakim Kembali Buat Penetapan Pemanggilan Wagub Jabar
Majelis hakim kembali buat surat penetapan pemanggilan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ul



INILAH, Bandung- Berhalangan hadir, majelis hakim kembali buat surat penetapan pemanggilan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum ke persidangan. 
 
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi penyelewengan dana Bansos Tasikmalaya di pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (11/3/2019).  
 
Sidang yang dipimpin M Razad rencananya menghadiran mantan Bupati Tasikmalaya yang kini menjabat Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
 
Uu batal hadir ke persidangan sebagai saksi lantaran tengah menghadiri rapat terbatas sekaligus peresmian National Plastic Action Partenrship Indonesia dengan Menko Maritim di Hotel Shangrila Jakarta.
 
Tim JPU Kejati Jabar yang dipimpin Adi Andika Wiraputra pung mengaku sudah melayangkan surat panggilan berdasarkan penetapan hakim. Namun, yang bersangkutan tidak bisa hadir dan mengirimkan surat resmi langsung ke Kejati Jabar.
 
”Ada suratnya, yang bersangkutan berhalangan hadir lantaran ada kegiatan di Jakarta,” kata Adi seraya memperlihatkan suratnya ke hadapan majelis.
M Razad pun kemudian menanyakan kembali kepada para terdakwa, apakah akan kembali membuat surat penetapan atau sidang dilanjutan ke pemeriksaan terdakwa. Majelis pun mempersilakan para terdakwa untuk berkoordinasi dengan masing-masing kuasa hukumnya.
 
Awalnya para terdakwa tampak bingung, sebagian dari mereka ada yang ingin Uu dihadirkan dan ada yang meminta sidang dilanjutkan. Menanggapi hal tersebut, hakim anggota Dahmiwirda pun langsung berbicara.
 
”Kemarin kami buat surat penetapan pemanggilan Pak Uu, ternyata gak bisa hadir. Saya tanya lagi, Pak Maman dan Pak Abdul Kodir (di persidangan) ngaku dipanggil langsung Pak Uu (nyari dana). Kalau memang iya kami akan panggil lagi. Apakah keterangan terdakwa betul,” katanya.
 
Para terdakwa pun langsung berdiskusi setelah diberikan kesempatan ketua majelis. Mereka pun akhirnya meminta Uu kembali dipanggil sekali lagi, dan jika tidak hadir sidang dilanjutkan ke agenda berikutnya (pemeriksaan terdakwa).
 
”Panggil sekali lagi yang mulia, jika tidak hadir lagi. Sidang dilanjutkan saja,” kata mantan kabag Kesra Tasikmalaya maman Jamaludin dan diamini oleh terdakwa lainnya.
 
Majelis pun akhirnya sepakat membuat kembali surat penetapan dan memerintahkan jaksa untuk kembali memanggil Uu, sidang pun ditunda dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda kesaksian dengan catatan jika Uu tidak hadir dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
 
Sementara itu kuasa hukum Abdul Kodir (eks Sekda Tasikmalaya) Bambang Lesmana mengatakan, pemanggilan terhadap Uu dilakukan setelah para terdakwa kembali meminta permohonan agar Uu dihadirkan sekali lagi.
 
”Yang bersangkutan tidak hadir lantaran ada kegiatan, dan barusan jaksa juga memperilhatkan surat resminya,” katanya usai persidangan.
 
Namun, setelah ditanya hakim soal pemanggilan Uu kembali para terdakwa semuanya sepakat untuk kembali dibuat surat penetapan pemanggilan Uu. Menurutnya, hadir  tidak hadir nya mantan Bupati Tasikmalaya itu tidak masalah bagi kliennya.
 
Namun, lanjut Bambang, hadirnya Uu di persidangan akan memperjelas benang merah terjadinya penyelewengan dana bansos tersebut. Karena di persidangan dan dalam dakwaan, ada perintah bupati untuk mencarikan dana untuk kegiatan hewan kurban dan MQK kepada para terdakwa, padahal dalam anggarannya tidak ada.
”Kalau beliau hadir, dan membantahnya jadi jelas. Kalau tidak hadir, itu akan jadikan kesimpulan hakim, dan akan jadi kesimpulan kami di pembelaan nanti. Kalau menurut hemat kami bagusnya datang, itu kesempatan untuk membantah,” ujarnya.