Konflik Yasmin Tuntas, PDIP: Bukti Bima Bukan Kaleng-kaleng

Konflik Yasmin Tuntas, PDIP: Bukti Bima Bukan Kaleng-kaleng



INILAH, Bogor - Keberhasilan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyelesaikan persoalan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin mendapat apresiasi dari DPC PDI Perjuangan Kota Bogor.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPC PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Kota Bogor Atty Soemaddikarya dalam keterangan tertulis pada Senin (14/6/2021) pagi.

“Atas nama DPC PDI Perjuagan Kota Bogor, saya sebagai Seketaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor secara khusus berterima kasih atas hadirnya Pemkot Bogor pada kepentingan umat beribadah,” ungkap Atty kepada INILAH.


Atty melanjutkan, penyelesaian konflik pada Minggu (13/6/2021) kemarin, membuktikan bahwa Pemkot Bogor memiliki prestasi yang luar biasa. Ini juga menepis citra negatif menjadi positif atau menjadikan Kota Bogor yang memiliki toleransi tinggi.

“Ini bukti Pemkot Bogor melindungi segenap rakyat dalam kebebasan menjalankan ibadah, sesuai dengan agamanya masing-masing,” tambahnya.

Atty menegaskan, sekali lagi kepada Pemkot Bogor dan Wali Kota Bogor Bima Aryad dirinya atas nama pribadi sangat berterimakasih yang setinggi-tingginya.

“Kenapa tadi saya bilang prestasi yang luar biasa? Karena selesai dengan cara-cara musyawarah mufakat. Tentunya dengan menghibah lahan untuk pembangunan GKI Yasmin. Ini bukan prrstasi kaleng-kaleng,” tegasnya.

Atty juga menambahkan, semua pihak mengetahui bahwa permasalahan GKI Yasmin sudah menjadi sorotan Internasional. Tetapi saat ini sudah diselesaikan di tangan Wali Kota Bogor Bima Arya.

“Untuk lokasi hibah lahan untuk pembangunan rumah ibadah terletak di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat seluas 1.668 meter persegi,” tambahnya.

Diketahui sekitar 15 tahun berpolemik, proses penyelesaian GKI Yasmin Kota Bogor akhirnya memasuki tahap baru. Pemkot Bogor menyerahkan hibah lahan untuk pembangunan rumah ibadah kepada Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor. Penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah lahan tersebut dilakukan langsung Wali Kota Bogor Bima Arya kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor Krisdianto di halaman GKI Pengadilan Bogor, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (13/6/2021) sore.

Prosesi tersebut turut disaksikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor KH Mustofa Abdullah bin Nuh, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor Hasbullah, Juru Bicara Tim 7 Arif Zumawa, Ketua Umum PGIS Torang Panenti Panjaitan. Hadir juga Danrem 061/Suryakencana Brigjen TNI Achmad Fauzi, Kapolresta Bogor Kota Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, Dandim 0606/Kota Bogor Kolonel Inf Roby Bulan, perwakilan Kejaksaan Negeri Bogor.

“Sekitar 15 tahun kita bersama-sama mencurahkan energi dan konsentrasi atas usaha untuk menyelesaikan konflik yang terus menjadi duri dari toleransi kita, keberagaman kita dan persaudaraan kita semua," ungkap Bima Arya.

Bima Arya menjelaskan, banyak proses yang sudah dilalui. Paling tidak ada 30 pertemuan resmi, dan 100 lebih pertemuan informal yang digelar untuk mencari ujung penyelesaian konflik. Sehingga pada hari ini, merupakan bukti dari komitmen Pemkot Bogor untuk memastikan hak beribadah dari seluruh warga, tanpa terkecuali. 

“Hari ini pula menjadi bukti bahwa negara hadir untuk menjamin hak yang harus didapatkan oleh seluruh jemaat GKI Pengadilan. Hari ini adalah realisasi dari komitmen dan janji Pemkot untuk menuntaskan persoalan kebutuhan rumah ibadah bagi saudara-saudara kita di GKI Pengadilan dengan semangat pemenuhan hak kerukunan dan kedamaian,” ungkapnya.

Bima menambahkan, selama 15 tahun akhirnya pendekatan dialogis menjadi bukti yang bisa dibanggakan. Menurutnya, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan pihak atau unsur manapun. 

“Saling menghargai, memelihara kesejukan dan kekeluargaan adalah kata kunci. Hasil ini juga adalah hasil kerjasl sama dari semua pihak. Sejak 15 tahun yang lalu, proses hibah yang hari ini dijalankan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan warga di Kelurahan Cilendek Barat dan dukungan, kerja keras seluruh unsur Forkopimda,” terangnya.

Bima Arya juga mengapresiasi dukungan dan kinerja yang dilakukan Tim 7. Pemkot juga telah berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenag, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Komnas HAM, Ombudsman, Setara Institute, serta organisasi lain yang peduli terhadap hak masyarakat sipil dan kebebasan beragama. 

“Perdamaian tidak bisa dicapai dengan pemaksaan dan saling menghakimi. Perdamaian hanya bisa dibangun dengan kesetaraan dan saling memahami,” tegasnya. (rizki mauludi)