Dituding Berbohong di Pleidoi HRS, Ini Kata Wali Kota Bogor

Dituding Berbohong di Pleidoi HRS, Ini Kata Wali Kota Bogor
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta. (antara)



INILAH, Bogor - Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta menjawab pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dalam persidangan terdakwa kasus swab tes Covid-19 RS UMMI, Habib Rizieq Shihab (HRS) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021). Saat itu, Habib Rizieq menganggap Wali Kota Bogor Bima Arya berbohong dalam kasus tersebut.

Diketahui, jaksa menuntut Habib Rizieq Shihab bersalah karena telah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan untuk terdakwa AT dan HA masing-masing dengan 2 tahun penjara.

"Ya, pada kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di RS UMMI Kota Bogor pada 26 November 2020, telah dianalisis sebelumnya oleh tim monitoring dan penegakan hukum Satgas Covid-19. Sehingga pada 28 November lalu, harus segera dilaporkan kepada penyidik Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan apakah peristiwa tersebut merupakan pidana atau bukan terhadap pelanggaran protokol kesehatan," ungkap Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor, Alma Wiranta pada Jum'at (11/6/2021) siang.


Menurut Alma, proses hukum yang berjalan sampai saat ini harus hormati sebagai bentuk mencari keadilan. Sebab peristiwa melaporkan ketidakpatuhan manajemen RS UMMI, tidak kooperatif dalam penanganan Covid-19 dan menghalangi petugas Satgas Covid-19 Kota Bogor untuk meminta informasi yang teraktual pada hari itu, akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai kausalitas atau conditio sine a quanon.

"Sehingga berujung pada pelaporan RS UMMI Bogor, itu sudah melalui pertimbangan tim hukum Pemkot Bogor. Keterangan sebagai saksi yang telah disampaikan Bima Arya sebagai Ketua Satgas Covid-19 dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, bersama empat saksi dari anggota Satgas Covid-19 di persidangan yang semuanya di bawah sumpah depan Majelis Hakim, pastinya akan dinilai kesesuaian dan apakah berkaitan," tegasnya.

"Oleh karenanya untuk mencari kebenaran materil sesungguhnya sebagai fakta sidang tidak bisa dipelintir begitu saja dengan cara asumsi para terdakwa. Karena hakim, panitera dan jaksa mencatat apa yang disampaikan Bima Arya," tambahnya.

Selain kasus ini, masih kata Alma, Satgas Covid-19 Kota Bogor telah melaporkan secara pidana pihak-pihak yang melanggar ketentuan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Di antaranya, pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Empang dan kasus pelepasan segel pelanggar prokes yang terjadi di salah satu kafe. Sehingga bukan hanya yang terjadi di RS UMMI.

"Oleh karenanya sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor, dengan mengambil tindakan tegas dan terukur bagi siapapun yang melanggar ketentuan apalagi sudah diingatkan namun masih tidak patuh. Dengan cara melaporkan secara pidana terhadap pihak yang tidak kooperatif adalah tindakan konkret," jelasnya.

Alma menerangkan, apa yang dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor wajar untuk melindungi warga Bogor. Keputusan tersebut bukan berdiri sendiri, melainkan bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi dan praktisi serta terdiri dari unsur pemerintah terkait sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020.

"Sehingga dalam koridor mencari kepastian hukum melalui persidangan kemarin, wajar saja para terdakwa termasuk HRS menyampaikan pembelaan untuk membantah semua saksi-saksi termasuk kesaksian Pak Bima Arya," tuturnya.

Alma juga memaparkan, namun dalam pembuktian tindak pidana tersebut Jaksa akan menguraikan perbuatan dengan banyaknya alat bukti yang telah diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan mendukung, maka hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terbantahkan. Tentunya sesuai kaidah/rule of law, kedudukan Wali Kota Bogor sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor telah tepat melaksanakan tugasnya untuk melaporkan manajemen RS Ummi yang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah.

"Sehingga sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan untuk menjaga wilayah Kota Bogor melalui pencegahan peningkatan Pandemi Covid-19 adalah suatu langkah preventif. Karena sampai saat ini tiga status kedaruratan di Kota Bogor belum dicabut oleh Pemerintah pusat, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keadaan Luar Biasa Bencana Non Alam dan Tanggap Darurat Covid-19," pungkasnya. (rizki mauludi)