Pembangunan Jalan Puncak II Tidak Terealisasi, Mulyadi Berang

Pembangunan Jalan Puncak II Tidak Terealisasi, Mulyadi Berang
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Bogor- Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi berang kepada Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hedi Rahadian ataupun pemerintah pusat.

Hal itu karena KemenPU-PR ataupun pemerintah pusat kembali tidak memasukkan program pembangunan Jalan Poros Tengah Timur (PTT) atau  Puncak II pada Tahun 2022 mendatang.

"Tidak masuknya pembangunan Jalan PTT atau yang kerap disebut Puncak II dalam program kerja KemenPU-PR ataupun pemerintah pusat membuat saya berang karena saya akan dianggap sebagai badut  oleh masyarakat di daerah pemilihan saya yaitu Kabupaten Bogor ," kata Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KOMISI DPR RI dengan KemePU-PR di Gedung DPR RI di DKI Jakarta, Kamis, (10/6).


Saking berangnya, pengurus DPP Partai Gerindra ini menyatakan tidak bangga dengan berkantornya Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, pasalnya tidak jauh dari Istana Presiden di Kota Bogor, masih banyak masyarakat yang tinggal di desa tertinggal,"

"Kami tidak bangga Pak Jokowi berkantor di Istana Bogor, karena disamping gemerlapnya Kota Jakarta, Kota Bogor dan juga Puncak, masih banyak masyarakat tertinggal di wilayah timur Kabupaten Bogor," sambungnya.

Mulyadi menuturkan bahwa Direktorat Jendral Bina Marga KemenPU-PR tidak punya kepekaan sama sekali dan  tidak ada prioritas terhadap pemerataan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

"Saya tau semua program pembangunan Jalan dan jembatan prioritas, namun bagi masyarakat Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur sangatlah penting karena jumlah masyarakatnya yang layaknya provinsi di luar Pulau Jawa. Jangankan program pembangunan Jalan Puncak II di bangun secara multi years tersebut, di buat pra feasibility studinya saja tidak dilakukan," tutur Mulyadi.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berpendapat bahwa jajarannya bersama Bupati Bogor, Bupati Cianjur dan jajaranmya sudah mengunjungi lokasi proyek pembangunan Jalan Puncak II.

"Kami tidak menyalahkan pak Hedi karena bukan kewenangannya mencarut proyek pembangunan Jalan Puncak II, tetapi juga wewenang pak Menteri PU-PR, Kepala Bappenas, Menteri Kordinator Ekonomi dan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan ivestasi. Komisi V DPR akan meminta penjelasan Menteri atau pejabat sekelas Menteri tersebut," ucap Lasarus. (Reza Zurifwan)