Pemprov Jabar Siapkan Skema untuk MBR yang Bekerja di Sektor Informal Miliki Rumah

Pemprov Jabar Siapkan Skema untuk MBR yang Bekerja di Sektor Informal Miliki Rumah
net



INILAH, Bandung - Pemprov Jabar berupaya memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal agar bisa memiliki rumah. Untuk merealisasikan itu, ada sejumlah skema yang saat ini sedang disiapkan.

Salah satu skema yang dilakukan yaitu meningktakan status Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pengelolaan Pelayanan Perumahan Jawa Barat untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar Boy Iman Nugraha mengatakan, sejauh ini UPTD Pusat Pengelolaan Pelayanan Perumahan Jawa Barat lebih pada mengelola apartemen transit. Di mana menyediakan hunian melalui sewa. 


"Nanti ke depan ada tambahan yaitu memfasilitasi pembiayaan kepemilikan perumahan. Jadi untuk masyarakat miskin informal yang saat ini belum ada pasarnya misalnya untuk tukang pijit atau tukang cukur," ujar Boy, Rabu (9/6/2021).

Menurutnya, MBR yang bekerja di sektor informal cenderung sulit mendapatkan akses perumahan biasa. Terlebih harus melalui beberapa persyaratan termasuk lolos BI checking. 

"Kalau dia masuk ke perumahan biasa kan ada BI checking tapi kalau dengan masuk ke sini ada skema khusus dengan tetap ada jaminan. Hanya jaminannya tidak seketat yang ada di perumahan biasa," ucap dia. 

Pihaknya akan mengalkulasikan biaya dengan kemudahan yang bisa meringankan beban masyarakat untuk memiliki hunian. 

Boy menyampaikan, untuk pembiayaan tersebut di antaranya dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), atau dari SMM ditambah dari pemerintah provinsi.

"Mudah-mudahan tahun ini proses menjadi BLUD pada Juli ini selesai dan dana PPDPP bisa bergulir di sini ya minimal modal di sini Rp10 miliar. Misal dari PPDPP Rp5-6 miliar turun itu bisa untuk 300 unit, sementara target kita 1.000 unit idealnya," paparnya.

Boy melanjutkan, BLUD diharapkan bisa mendongkrak akselerasi peningkatan kepemilikan rumah. Yang kedua memperluas cakupan, yang ketiga peningkatan pelayanan pemerintah atau UPTD dari yang menyediakan hunian tapi sekarang memfasilitasi pembiayaan kepemilikan rumah. 

"Untuk UPTD mudah-mudahan Juli selesai. Ini saya dikejar tayang juga," tutur dia. 

Sementara itu, Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pihaknya ingin mengakselerasi kepemilikan rumah bagi MBR dan ingin memperluas cakupannya. 

Mengingat terbentur kewenangan, maka pihaknya menyimpulkan jika pemerintah provinsi diberikan kewenangan dalam bentuk lain, tentu bisa mempercepat dan memberikan pelayanan publik lebih baik.

"Jadi penyediaan perumahan MBR itu memang kalau dalam UU No 23 itu menjadi kewenangan pemerintah pusat tetapi pemerintah provinsi juga ingin mengakses," kata dia. 

Menurutnya, untuk mencapai tujuan tersebut harus ada kesepakatan paling tidak dengan pemerintah pusat dalam pengaturan kewenangan ini. Yang pasti pihaknya ingin ingin mempercepat, untuk ekspansi pelayanan dan cakupan kepemilikan perumahan bagi MBR. (Rianto Nurdiansyah)