Sikap Kami: Bismillah, Komisaris BUMN

Sikap Kami: Bismillah, Komisaris BUMN



BAGAIMANA kita memandang BUMN saat ini? Satu yang pasti, menjadi korporasi kelas dunia baru ada dalam mimpi. Pengelolaannya, karena sedikit banyaknya tak terlepas dari sentuhan politik, membuat kita geli.

Apakah orang-orang yang ditempatkan di sana sudah sesuai kompetensinya? Haqqul yakin, tidak. Atau, tidak semuanya. Banyak kompetensinya yang diragukan, terutama untuk jajaran komisaris. Padahal, mereka harus menjalankan fungsi pengawasan.

Alih-alih menjadi komisaris korporasi level internasional, untuk level nasional pun publik meragukan. Betapa tidak, tak sedikit di antara tokoh-tokoh politik tanpa latar belakang bisnis masuk dalam jajarannya. Bahkan politisi pada level rendah sekalipun.


Fakta itu, setidaknya, bisa kita baca dari dibentuknya BUMN Leadership and Management Institut (BLMI) oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Itu semacam lembaga pembelajaran/pelatihan bagi jajaran direksi, komisaris, manajer perusahaan BUMN.

Beragam materi diberikan dalam pengembangan kepemimpinan. Salah satunya adalah kompetensi dan kapabilitas. Ada dua kemungkinan: kompetensi dan kapabilitasnya digerek untuk naik ke level internasional, atau belum mencapai standar untuk korporasi pelat merah kelas nasional.

Kita meyakini, kemungkinan kedua ini tak bisa sepenuhnya terbantahkan. Pasalnya, dalam pemilihan komisaris BUMN akhir-akhir ini, kita melihat gejala yang ganjil. Tak sedikit orang-orang yang tidak kita ketahui rekam jejaknya dalam dunia usaha, justru jadi komisaris BUMN. Rekam jejak yang terpantau selama ini adalah tokoh politik yang dekat dengan pemerintah, relawan, bahkan dari kalangan sekadar pendengung pun ada.

Lha, bagaimana BUMN dikelola dan mencapai level standar internasional jika pengelolanya pun kita anggap tak memenuhi persyaratan yang pernah disampaikan Menteri BUMN: profesional!

Sebagai korporasi pelat merah yang mestinya tidak hanya membawa bendera bangsa, melainkan juga menghasilkan sesuatu untuk negara, penempatan komisaris dari kalangan non-profesional yang cukup masif ini kita sesalkan. Kita, sejak awal, sudah yakin itu hanya akan membebani Kementerian BUMN dan korporasi itu sendiri. Apalagi, BUMN sedang memasuki masa yang berat di tengah pandemi Covid-19 saat ini. 

Maka, langkah-langkah semacam itu, kita anggap wajar jika mendapatkan kritikan dari masyarakat, terutama di media sosial. Sehingga tak sedikit warga yang pura-pura memuji pemerintah sambil menyindir dengan istilah: Bismillah, komisaris BUMN. (*)