Program PEN Sektor Infrastruktur Diprediksi Serap 1,2 Juta Tenaga Kerja

Program PEN Sektor Infrastruktur Diprediksi Serap 1,2 Juta Tenaga Kerja



INILAH, Jakarta,- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai menuju positif di angka -0,74%, dari -2,19% di kuartal IV 2020. Pada kuartal II 2021, Presiden Joko Widodo berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka lebih dari 7 persen.

Pemerintah daerah pun didorong agar membantu pemerintah pusat dalam upaya menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju positif tersebut.

Untuk itu, APBN dan APBD selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. APBD pada 2021.


Menurut Mochammad Adrian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemeterian Dalam Negeri jumlah total APBD mencapai Rp1.199,36 triliun. Hingga saat ini, realisasi APBD baru mencapai 21,98%.

“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7% pada kuartal II tahun ini,” ucap Adrian  dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN, Rabu (2/6/2021).

Masih menurut Adrian, pemerintah daerah didorong agar fokus dalam membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif.

“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat COVID-19. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” sambungnya.

Kementerian PUPR yang juga salah satu ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastuktur, juga terus melaksanakan pembangunan di masa
pandemi.

“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan
industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” jelas Endra S. Atmawidjaja Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan.

Berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR tambahnya fokus pada lima program prioritas nasional selama pandemi. “Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun, ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain. Saat ini realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” tambahnya.

Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun.

Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi dan teknologi Rp420 miliar dan pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.

“Tujuan utama pemulihan ekonomi nasional ini adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi berlangsung, sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi, oleh karena itu program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini,” ujar Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah.

Motor penggerak perekonomian di saat pandemi, menurutnya adalah belanja pemerintah melalui program PEN.  “Saya kira semua lembaga pemerintah saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek
infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,” pungkasnya. (Reza Zurifwan)