Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah, Ketua Kadin Jabar Diperiksa

Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah, Ketua Kadin Jabar Diperiksa
Ketua Kadin Jabar Cucu Sutarsa. (ahmad sayuti)



INILAH, Bandung - Kejari Bandung tengah mengusut dugaan kasus penyelewengan dana hibah ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Jabar. Beberapa pengurus Kadin Jabar pun diperiksa.

Salah satunya, Ketua Kadin Jabar Cucu Sutarsa. Cucu diperiksa di Kantor Kejari Bandunng, Jalan Jakarta, Kamis (27/5/2021). Dia diperiksa dari sekitar pukul 11.00 hingga pukul 14.00 WIB.

Usai pemeriksaan, Cucu yang mengenakan baju batik lengan pendek pun mengaku dirinya dimintai keterangan kapasitasnya saat menjabat sebagai Wakil Ketua Organisasi Keanggotaan Kadin Jabar.  "Masalah dana hibah, saya tidak tahu. Dana hibah itu yang saya dengar Rp1,7 miliar tahun 2019," katanya kepada wartawan.


Menurutnya, dana hibah itu dari informasi penyidik yang ditanyakan kepadanya terjadi pada 2019. Saat itu Cucu masih menjabat Wakil Ketua Organisasi Keanggotaan, dan belum menjabat sebagai ketua. "Saya tidak tahu, (lewat) rekening mana uangnya, diapakan tidak tahu juga," katanya.

Selain ditanya soal dana hibah, dirinya juga  ditanya seputar masalah organisasi. Penyidik menanyakan terkait prosedur pengelolaan dan oleh Kadin.

"Pemanggilan sekarang itu, saya menjelaskan prosedur dan mekanisme penggunaan uang di Kadin yang menurut AD/ART harus profesional, akuntabel, dan transparan, harus dilaporkan setiap tiga bulan sekali oleh tim pendanaan. Saya tidak terlibat, tidak ikut, walaupun saat itu saya sebagai wakil," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Bandung Tauffik Efendy membenarkan adanya beberapa pengurus Kadin Jabar yang diperiksa. Namun, terkait perkara apa dirinya belum bisa memublikasikannya. "Iya benar ada beberapa orang dari Kadin Jabar diperiksa tim penyidik. Untuk perkaranya apa masih dalam penyelidikan," ujarnya.

Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus itu berupa dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jabar ke Kadin Jabar senilai Rp1,7 miliar. Dana itu diberikan di tahun 2019 lalu. (ahmad sayuti)