Pengamat: Empat Poin yang Harus Dicermati Terkait PPDB

Pengamat: Empat Poin yang Harus Dicermati Terkait PPDB
Pengamat Kebijakan Pendidikan, Prof. Cecep Darmawan. (okky adiana)



INILAH, Bandung - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya menjadi proyek tahunan. Tidak saja pemerintah, tapi juga para orang tua dan tentu saja para siswa. Permasalahan sistem zonasi dalam PPDB akan terus berlanjut setiap tahunnya.

Terkait hal ini, Pengamat Kebijakan Pendidikan, Cecep Darmawan mengatakan, ada empat poin yang harus dicermati, pertama PPDB SD, SMP, dan SMA/SMK itu sebenarnya kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat.

Harusnya kata Cecep, segera mulai tahun ini diberikan saja ke daerah masing-masing kabupaten/kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya, tidak usah diatur oleh pusat. Jika pusat ingin mengatur, aturannya bersifat umum saja berupa prinsip prinsip umum penyelenggaraan PPDB, jangan mengatur teknis PPDB.


"Pusat tidak punya kewenangan terkait pengelolaan PPDB sekolah berdasarkan UU Sisdiknas dan UU Pemda.

Anehnya, PPDB persekolahan secara teknis diatur terus oleh pusat, padahal tidak punya kewenangannya. Di mana letak otonomi pendidikan selama ini," jelas Cecep yang juga Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kamis (27/5/2021).

Kedua, yang terpenting itu adalah adanya transparansi dan akuntabilitas PPDB. Semua harus lewat sistem, tidak boleh keluar dari sistem. Ketiga, harus ada pengawasan dan penegak hukum yang baik.

Keempat, sistem zonasi itu mesti dilihat berdasarkan konteks daerah masing-masing. Kalau daerahnya belum sepenuhnya menerapkan standarisasi pendidikan secara merata alias masih terdapat disparitas, maka penerapan zonasi dibedakan berdasarkan unit Kecamatan untuk SD dan SMP yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dan berbasis Kabupaten/kota untuk PPDB SLTA.

"Dengan kata lain, jika implementasi delapan standarisasi pendidikan masih meninggalkan disparitas, maka tidak boleh disamaratakan," ucapnya.

Selain itu, dia pun menyoroti tentang sistem dampak zonasi. Salah satunya dengan adanya kuota yang kosong pada setiap tahunnya. Maka dari itu, pemerintah segara menyusun regulasi yang jelas dan tegas. Regulasi harus diatur jangan sampai jalur zonasi atau non-zonasi tidak terisi atau diisi melalui jalur belakang alias melanggar hukum.

Dia meminta, harus ada pengawasan dari pihak terkait, yakni Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan. Di sinilah perlunya transparansi data melalui sistem online pendaftaran, sehingga semua orang tahu proses dan hasil kelulusannya

"Ini harus ada transparansi, jangan ditutup-tutupi dan harus ada pengawasan termasuk oleh media" pungkasnya. (okky adiana)