Terima Rp510 Juta, Hidayat Disuruh Bungkam Ade Jaro

Terima Rp510 Juta, Hidayat Disuruh Bungkam Ade Jaro
kasus korupsi dana bantuan provinsi (Banprov) Jabar untuk Kabupaten Indramayu dengan terdakwa Abdul Rozaq Muslim di ruang utama Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa (25/5/2021). (Ahmad Sayuti)



INILAH, Bandung- Jaksa KPK menghadirkan beberapa anggota DPRD Jabar aktif dan nonaktif dalam kasus korupsi dana bantuan provinsi (Banprov) Jabar untuk Kabupaten Indramayu dengan terdakwa Abdul Rozaq Muslim. 

Sidang berlangsung di ruang utama Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa (25/5/2021). Sidang yang dipimpin I Dewa Gd Suarditha dimulai pukul 19.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. 

Hidayat Royani mantan anggota DPRD Jabar 2015-2019 mengakui dipersidangan jika jatah dana aspirasi atau juga dikenal dengan Banprov diminta oleh Abdul Rojak Muslim. Dia pun bahkan menerima pemberian dari Rozaq. 


"Iya, dialihkan ke pak Rozaq. Jatahnya memang tidak selalu Rp 10 miliar, kadang turun. Fluktuatif. Saya suka mengajukan proposal bankeu dana aspirasi tapi jarang lolos," katanya. 

Namun Hidayat membantah dia menerima pemberian dari Rozaq sebesar Rp 700 juta. Yang dia terima hanya 510 juta. Hal itu diutarakan membantah pernyataan Rozak dalam BAP yang dibacakan JPU KPk Feby Dwiyosupendy. 

"Iya, saya terima untuk biaya operasional pada pilkada 2018 dan Pileg 2019. Uangnya baru saya kembalikan ke negara via KPK Rp 150 juta. Sisanya nyusul. Tapi saya cuma nerima 510 juta," ujarnya. 

Selain itu, Hidayat pun mengaku pernah ditemui salah satu pengurus partainya di Kabupaten Bogor, Ade Jaro (Ade Ruhandi, ketua Golkar Bogor) untuk tidak mengakui penerimaan uang itu.

 "Namun saya ingin terbuka, apalagi saya berat (jika berbohong) padahal saya disumpah di atas Al Qur'an," tegasnya. 

Dari semua saksi, hanya Hidayat yang mengakui mengalihkan dana aspirasi atau Banprov atau Bankeu Pemprov ke Abdul Rozaq. Saksi lainnya membantah. Seperti Alamida Roaa yang disebutkan dalam BAP Rozaq menerima 200 juta. 

"Tidak pernah terima uang dan tidak pernah mengalihkan dana aspirasi ke Pak Rozaq. Lagian mengalihkan dana aspirasi itu sebenarnya enggak bisa," ujarnya. 

Hal senada dikatakan Lina Ruslina Wati, anggota dewan asal Kabupaten Sukabumi. Menurutnya,sudah jadi kewajiban dia sebagai anggota dewan menyerap aspirasi pemilihnya di Sukabumi kemudian menindaklanjutinya dengan program yang dibutuhkan masyarakat.

"Rasanya tidak mungkin dana aspirasi dialihkan ke yang lain. Secara moral, tanggung jawab saya ke warga Sukabumi, maka dana aspirasinya untuk warga Sukabumi. Saya tidak pernah mengalihkan ,kadang aspirasi dari warga saya juga tidak terakomodir," katanya. 

Seperti diketahui Abdul Rozaq didakwa melakukan tindak pidana korupsi suap Rp 9,1 miliar terkait pengurusan bantuan keuangan Provinsi Jabar untuk Kabupaten Indramayu. Penyuap Rozaq sendiri sudah divonis lantaran juga menyuap Bupati Indramayu Supendi. 

Dalam dakwaan jaksa KPK, disebutkan bahwa tiap anggota DPRD Jabar mendapat jatah dana aspirasi berupa bantuan keuangan untuk daerah pemilihannya Rp 10 miliar per tahun. Mengetahui hal itu, Carsa melobi Abdul Rozaq supaya dapat proyek bantuan keuangan Pemprov Jabar untuk proyek infrastruktur di Indramayu. 

Rozaq melobi sejumlah rekannya di DPRD Jabar supaya jatah aspirasi rekannya itu dialihkan ke Rozaq untuk membiayai pembangunan di dapilnya di Kabupaten Indramayu. Carsa meminta Abdul Rozaq untuk mengurus proposal bantuan provinsi untuk Pemkab Indramayu. Rozaq meminta jatah fee 3-5 persen dari setiap nilai proyek. 

Adapun proposal yang dikirimkan oleh Carsa ke Abdul Rozaq lebih dari lima. Sedangkan tiap anggota DPRD Jabar, termasuk Rozaq cuma punya lima jatah saja untuk mendapat bantuan provinsi. Lima jatah itu masing-masing Rp 10 miliar.

Abdul Rozaq kemudian melobi-lobi sejumlah anggota DPRD Jabar supaya memberi jatah dana aspirasi. Siti juga aktif melobi staf Bappeda Jabar agar dana aspirasi untuk Rozaq disetujui.

Terdakwa Rozaq menjanjikan kepada anggota DPRD Jabar yang diminta bantuannya tersebut fee sejumlah uang sebesar 3%-5% dari nilai keuntungan proyek yang diperoleh apabila semua kegiatan yang diajukan proposalnya tersebut lolos dalam APBD maupun APBD Perubahan (APBD-P).

Dari lobi-lobi, Abdul Rozaq akhirnya mendapat 100 paket dana aspirasi dari 2017-2019 senilai RP 160 miliar berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Indramayu yang pengerjaannya dikerjakan oleh Carsa. (Ahmad Sayuti)