Gawat, Mutasi Pejabat Pemkab Cirebon Sisakan Kasus Besar

Gawat, Mutasi Pejabat Pemkab Cirebon Sisakan Kasus Besar
Foto: Maman Suharman



INILAH, Cirebon - Mutasi 13 Pejabat eselon II Pemkab Cirebon yang digelar pekan kemarin, menyisakan kasus besar. Beberapa persoalan bermunculan. Salah satunya, pelantikan Kadis  Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Avip Suherdian. 

Padahal sesuai aturan pusat, Disbudparpora sudah dihapuskan.  Dinas ini mengalami pemekaran menjadi dua SOTK yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Dinas muda dan Olahraga (Dispora). Avip sendiri mantan Kadis PUPR yang nota bene berlatar belakang orang tekhnis.

"Mutasi rotasi kemarin, semuanya nabrak aturan. Kasian Pak Avip, dilantik menjadi kepala dinas, tapi dinasnya sudah tidak ada. Ini masalah besar yang akan kami sikapi secara serius," kata anggota komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi, Minggu (25/5/2021).


Junaedi juga menilai, mutasi ini mirip saat periode bupati bupati Sunjaya, yang tersandung kasus korupsi.  Modusnya yaitu operasi kilat dan senyap serta tidak melibatkan pejabat terkait yang tidak segrup. Ironisnya, proses assesment juga tidak transfaran karena tidak di publish. Padahal, ini sangat penting karena masyarakat akan tahu mereka berkompeten dimana saja.

"Komisi I itu sudah banyak memberikan saran, tapi tidak digubris. Ya kita lihat saja, saat ini saya sedang mengumpulkan anggota dewan untuk mengambil langkah selanjutnya. Kita agendakan hak interpelasi," ujar Junaedi.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Nasdem, Hermanto melihat, Bupati Cirebon, Imron, tidak cermat dalam melakukan rotasi mutasi. Hermanto justru tidak soal Bupati mau memilih siapapun, karena itu adalah hal preogatif Imron. Namun. 
Kenapa kepala dinas hasil oppen bidding tahun lalu, sudah di pindah, padahal hampir semuanya mereka belum menghabiskan masa jabatan selama dua tahun.

"Yang parah itu kan ada Perda SOTK tentang dipecahkan Dibudparpor. Otomatis pelantikan Avip sebagai Kadis Disbudparpora ilegal. Wong Dinasnya sudah tidak ada. Apa tidak sadis, ada Kadis yang dilantik untuk menempati dinas yang sudah dibubarkan. Ini gila namanya," ungkap Hermanto.

Dengan kejadian seperti itu, Hermanto malah menuding, Imron telah mempermalukan anak buahnya. Justru dua SOTK hasil peleburan Disbudparpora yaitu Disbudpar dan Dispora, malah tidak tersentuh sama sekali. Disinilah kesalahan yang sangat fatal, karena seolah olah Bupati benar-benar tidak tahu persoalan dan sengaja mempertontonkan sesuatu yang membuat malu dirinya sendiri.

"Kalau Baperjakat terlibat, ini murni kesalahan mereka karena sama sekali tidak memberikan masukan kepada bupati. Dan kalau ini benar, saya curiga bupati Imron terkena jebakan batman. 

Hermanto berjanji, akan melihat persoalan tersebut se objektif mungkin. Dalam waktu dekat juga, dirinya akan menjajagi beberapa parpol agar menyikapi persoalan tersebut. Persoalanya adalah, BKPSDM jelas-jelas sudah melanggar aturan. Namun itupun kalau BKPSDM nya dilibatkan saat mutasi kemarin. Karena nantinya, ketika dewan kompak menyikapi persoalan tersebut, pasti akan terkuat siapa yang berada di belakang ini semua.

Sedangkah ketua komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina menilai, mutasi kemarin tidak ada urgensinya sama sekali. Justru dirinya malah mempertanyakan hasil ujikom dan assesment yang sudah mereka lakukan. Meskipun komisi IV tidak membidangi masalah mutasi, namun imbasnya yaitu mitra kerja dari dari beberapa SKPD kemarin adalah mitra kerja komisi IV.

"Komisi IV ikut pusing lah. Disdik itu mitra kerja kami. Malah kadisdiknya mau pensiun tahun depan. Paling dia menjabat delapan bulan lagi, ya otomatis penganggaran tidak maksimal. Jadi kapan bisa menyerap anggaran. Jangan harap IPM Kabupaten Cirebon bisa naik," ancam Siska.

Yang lebih gilanya ungkap Siska, tiga dinas masing-masing Inspektorat, Pertanian dan dinas Kimrum, malah tetap dibiarkan kosong. Alasannya, pemilihan akan dilakukan lewat sistim open bidding.
Padahal, justru kenapa tidak memprioritaskan OPD yang belum diisi kepala dinas, ketimbang merotasi yang sudah ada.

"Mending kalau rotasi mutasinya bener, inimah diluar nalar. Kita kan sedang ada perubahan RPJMD, eh malah kepala Bapelitbangdanya dipindah. Sekarang itu kepala daerah dan wakilnya seakan berdiri sendiri. Anggota dewan dipandang sebelah mata," tuturnya.

Siska menambahkan, hasil rotasi 13 orang pejabat kemarin, dampaknya akan meluas dan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten. Masalahnya, pejabat yang mutasinya saat ini sedang sedang disoal, bertanggung jawab dengan kebijakan penggunaan anggaran. Untuk itulah, secara pribadi dirinya sepakat kasus mutasi harus secepatnya disikapi oleh seluruh anggota dewan.

"Saya bicara sebagai pribadi dan bukan atas nama fraksi golkar, sepakat kalau dewan menggunakan hal interpelasi. Ini bagian dari pengawasan. Jangan main mainlah dengan persoalan rotasi mutasi, apalagi sudah melanggar aturan. Persoalannya, berani tidak unsur pimpinan dewan melalukan interpelasi," tukas Siska. (maman suharman)