KPU: Penyusutan Penduduk Surabaya di Pemilu 2024 Bukan Kewenangannya

KPU: Penyusutan Penduduk Surabaya di Pemilu 2024 Bukan Kewenangannya
Anggota KPU Kota Surabaya Naafilah Astri. (antara)



INILAH, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bukan kewenangan terkait dengan dugaan penyusutan jumlah penduduk Kota Surabaya, Jawa Timur, menjelang pembahasan pemekaran daerah pemilihan pada Pemilu 2024.

"Saya pikir kewenangan masing-masing lembaga sudah jelas. Apabila mengenai kependudukan, kewenangan ada di dispendukcapil (dinas kependudukan dan catatan sipil). Dengan demikian, penyusutan maupun penambahan penduduk dil uar kewenangan KPU," kata anggota KPU Kota Surabaya Naafilah Astri di Surabaya, Selasa.

Berbeda halnya apabila membahas tentang data pemilih, kata dia, kewenangannya ada di KPU sebagai lembaga yang diamanahi undang-undang.


Menurut dia, data untuk dapil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 201 adalah data agregat kependudukan per kecamatan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang harus tersedia dan diserahkan ke KPU paling lambat 16 bulan sebelum hari-H pemungutan suara untuk digunakan sebagai bahan dalam menyusun dapil.

"Data agregat kependudukan (DAK) yang digunakan untuk dapil bukan data pemilih," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa KPU setempat sampai saat ini belum mengetahui apakah kewenangan dalam penyusunan dapil masih diserahkan kepada KPU Kota Surabaya dari KPU RI atau apakah ada perubahan.

"Seingat saya, Pemilu 2014 dan 2019 untuk DPRD kabupaten/kota diserahkan kepada KPU kabupaten/kota, sedangkan untuk Pemilu 2024 sampai saat ini, kami juga belum tahu masih sama atau ada perubahan," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga membenarkan pernyataan anggota KPU Kota Surabaya Soeprayitno bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan kajian akademik terkait dengan pemekaran dapil dengan melibatkan akedemisi lintas perguruan tinggi di Surabaya.

"Mengenai statemen Pak Nano (anggota KPU Kota Surabaya Soeprayitno) benar adanya bahwa kami sedang menyusun rencana FGD pembahasan dapil brsama akademisi," ujarnya.

Merujuk Pasal 167 UU 7/2017 bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu terakhir 5 tahun itu berlangsung pada 2019. Artinya, kata Naafilah, pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak tanpa ada penyebutan bulan.

Saat ini KPU sedang membahas usulan bulan sebagai pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Februari untuk pemilu dan November untuk pemilihan kepala daerah. Usulan ini akan dibahas bersama Bawaslu, DKPP, Komisi II DPR RI, dan Kemendagri.

"Kalau nanti sudah ada keputusan kapan bulannya, maka ditarik 16 bulan. Jadi, DAK2 (data agregat kependudukan per kecamatan) sudah harus diberikan ke KPU RI," katanya. (antara)