RSUD Bogor Urung Dibangun, Kredibilitas Pemkab Tercoreng!

RSUD Bogor Urung Dibangun, Kredibilitas Pemkab Tercoreng!
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Parung- Risiko kegagalan pelaksanaan proyek pembangunan RSUD Bogor Utara karena tidak tersertifikatnya lahan dianggap menjadi preseden yang amat buruk bagi Pemkab Bogor.

Padahal lahan yang diperkirakan memiliki luas 2,9 hektare tersebut sebelumnya sudah dihibahkan oleh PT. Karunia Mina Sejahtera karena merupakan bagian dari pra sarana utiltas (PSU) komplek perumahan yang akan dibangun oleh developer tersebut.

"Saya menyayangkan proses keterlambatan sertifikasi lahan untuk rencana pembangunan RSUD di Desa Cogreg, Kecamatan Parung. Kalau hal teknis ini menjadi kendala yang pada akhirnya menggagalkan pembangunan RSUD tersebut, tentu perbuatan ini akan menjadi preseden yang amat buruk bagi Pemkab Bogor dalam melaksanakan tugas penting untuk memberikan layanan dasar di bidang kesehatan kepada warganya," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Minggu, (23/5).


Pria yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat di tingkat Jawa Barat tersebut mengaku mengetahui persis bagaimana komitmen Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan dalam memperjuangkan terwujudnya pembangunan RSUD di wilayah utara Bumi Tegar Beriman.

"Dalam satu dua kali kesempatan, beliau pernah menyampaikan hal ini kepada saya secara pribadi agar turut mendorong supaya pembangunan RSUD di Desa Cogreg ini terbantu oleh bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat. Saya pribadi pun mengetahui dan menyadari bahwa Kabupaten Bogor masih jauh dari kata layak dalam urusan layanan dasar di bidang kesehatan ini jika dilihat dari sudut ketersediaan tempat tidur yang ada di RS hingga Pemprov Jawa Barat pada tahun 2021 ini sudah menyiapkan anggaran Rp 112 milyar untuk membangun rumah sakit ini," sambungnya.

Asep menuturkan, DPRD dan Pemprov Jawa Barat sudah mengerti bahwa menurut standar WHO itu, untuk setiap 1000 jiwa harus ada 1 tempat tidur di rumah sakit. Sementara dalam dokumen RPJMD Pemprov Jabar, jumlah tempat tidur yang tersedia di Kabuparen Bogor itu baru 3.500 dari kebutuhan 5.965 yang harus disediakan. 

"Kalau sekarang, katakan penduduk di Kabupaten Bogor ini sdh ada 6 juta jiwa maka kita masih memerlukan 2.500 tempat tidur lagi. Kondisi itu artinya setara dengan membangun 10 RS kelas A atau 12 RS kelas B. Membangun rumah sakit sebanyak itu tentu membutuhkan biaya yang amat besar. Jadi jangan pernah menganggap sepele soal pentingnya Pemkab Bogor untuk membangun RSUD Bogor Utara ini. Karena hal ini sangat penting dan mendesak sifatnya, maka hal tersebut yang harus dipahami oleh semua stake holders di Kabupaten Bogor," tutur Asep.

Aktivis mahasiswa 98 ini menyarankan, karena problem substantif diatas, jangan pernah berpikir untuk membatalkan pembangunan rumah sakit di Desa Cogreg, Kecamatan Parung.

"Jangan sampai proyek pembangunan RSUD Bogor Utara ini dibatalkan, apalagi karena alasan teknis yang masih kita bisa kompromikan. Secara teknis, dinas terkait di Pemkab Bogor memang harus segera berkordinasi  dengan Kantor ATR/BPN di Kabupaten Bogor lalu libatkan juga unsur dari aparat penegak hukum baik Kejaksaan atau Kepolisian supaya bisa menjadi penjamin soal pengurusan administrasi ini sehingga proses pengurusan masalah dokumen yg masih berjalan tidak sampai menggagalkan pembangunan proyek penting dan strategis ini," paparnya.

Mantan advokat ini melanjutkan bahwa kegagalan pembangunan RSUD Bogor Utara ini akan menjadi konyol dan keterlaluan saja kalau proyek yang secara substansi sangat penting dan strategis.

"Saya lihat cukup banyak kok pembangunan dilakukan padahal bisa jadi proses kajian analisa dampak lingkungannya masih berjalan. Ini kan bisa jadi preseden, bahwa soal teknis administratif jangan sampai menggagalkan yang prinsip. Di sisi lain, banyak manfaatnya jika RSUD ini terbangun. Selain untuk memaksimalkan upaya Pemkab Bogor dalam urusan layanan dasar bidang kesehatan bagi warga Bumi Tegar Beriman karena bisa menambah ketersediaan tempat tidurnya namun kita pun bisa membuka lapangan kerja baru dan memaksimalkan pelayanan kesehatan di RSUD Leuwiliang dan RSUD Cibinong karena beban okupansinya akan berkurang kalau di wilayah Bogor Utara pun sdh ada RSUD," lanjut Asep. (Reza Zurifwan)