Pemkot Bogor Bakal Kuatkan Digitalisasi Aset

Pemkot Bogor Bakal Kuatkan Digitalisasi Aset
istimewa



INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Tercatat, Kota Bogor sudah lima kali berturut-turut mendapatkan WTP sejak 2016. 

Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Agus Khotib di Bandung, Kamis (20/5/2021) lalu.

Bima mengatakan, WTP ini bukan hanya mempertahankan predikat, tapi juga untuk memperbaiki sistem yang ada demi terwujudnya pemerintahan yang melayani, transparan dan akuntabel. Opini WTP ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. 


"Betul yang dikatakan Pak Agus Khotib bahwa WTP ini bukan jaminan tidak adanya fraud. Fraud itu bisa dikarenakan tiga hal, fraud karena sistemnya, karena alat, dan karena orangnya," kata Bima, Sabtu (22/5/2021). 

"Kami yakin, rekomendasi dari BPK yang kemudian membimbing kita untuk ditindaklanjuti dan diminimalisir fraud tersebut sehingga tidak terjadi," tambahnya.

Bima juga mengakui, salah satu persoalan yang paling berat di Kota Bogor bagaimana memperbaiki penatausahaan aset dan itu sangat tidak mudah. 

"Beberapa waktu lalu tim KPK juga datang ke Kota Bogor, khusus menyoroti hal yang sama. Ini yang harus kami benahi terus menerus bersama-sama dewan adalah penatausahaan aset," terangnya.

Dia menjelaskan, daftar aset yang masih belum lengkap, sertifikasi yang masih belum maksimal dan lain sebagainya. Insya Allah pihaknya btidak akan berhenti, sekarang di Kota Bogor tengah percepat, akselerasi untuk digitalisasi aset. Jadi, bisa mengakses secara realtime aset dimana saja, statusnya bagaimana. Ia juga berharap, predikat WTP yang bisa dipertahankan lima kali berturut-turut ini memberikan penguatan untuk terus membangun sistem. 

"Terima kasih juga kepada teman-teman dewan karena WTP ini tidak mungkin didapat tanpa kritik dan evaluasi, terutama dalam hal mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelola pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengungkapkan raihan predikat WTP ini sebagai bentuk kolaborasi eksekutif dan legislatif demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang harus segera diselesaikan. 

"Pemkot Bogor mesti tancap gas menyelesaikan dan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK tanpa harus menunggu 60 hari sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," tuturnya.

Ia melanjutkan, semoga anggaran yang sudah dikeluarkan dan dioptimalkan untuk pembangunan masyarakat bisa bermanfaat dan membawa kebaikan untuk semua. 

"Catatan dan rekomendasi LHP tiga tahun terakhir perlu dijadikan landasan perbaikan di 2021 ini agar predikat WTP bisa dipertahankan kembali tahun depan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)