Kali Keenam Berturut-turut, Garut Raih Opini WTP

Kali Keenam Berturut-turut, Garut Raih Opini WTP
istimewa



INILAH, Garut - Kabupaten Garut kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut kali keenam berturut-turut.

Hal itu dipastikan pada penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Garut Tahun Anggaran (TA) 2020 diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Agus Khotib kepada Bupati Garut Rudy Gunawan, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut Euis Ida Wartiah di Auditorium BPK Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, Jumat (21/5/21). 

Menyambut hal tersebut, Bupati Rudy mengatakan, LHP akan dijadikannya sebagai dasar mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD Garut.
Rudy pun menyatakan kegembiraannya dengan diraihnya opini WTP kali keenam itu. Meskipun pemeriksaan keuangan di masa pandemi dilakukan secara hati-hati dan menerapkan protokol kesehatan.


"Tentu kami juga terimakasih kepada semua yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Garut. Tentu pada saat di Garut masa pandemi ini juga menjadi pertimbangan, betapa kita harus melakukan yang sangat hati-hati menggunakan protokol kesehatan. Tapi akhirnya Alhamdulillah, Kabupaten Garut untuk yang ke enam kali kita mendapat WTP, beserta daerah-daerah yang lainnya," kata Rudy sumringah. 

Senada dikemukakan Ketua DPRD Garut Euis Ida Wartiah terhadap Pemkab Garut dapat mempertahankan kredibilitas dan akuntabilitasnya hingga berhasil meraih opini WTP kali keenam tersebut.

Sebelumnya, Kabupaten Garut meraih Opini WTP dari BPK RI pada TA 2015, TA 2016, TA 2017, TA 2018, dan TA 2019.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Agus Khotib menyebutkan, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bogor juga meraih opini WTP secara berturut-turut.

Dia menuturkan, untuk menentukan opini didapatkan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait LHP itu ada empat kriteria harus dipenuhi. Yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Turut hadir pada penyerahan LHP itu, Inspektur Daerah Kabupaten Garut Zat Zat Munazat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teti Sarifeni, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Garut Dedi Mulyadi. (Zainulmukhtar)