​​​​​​​Proyek Pembangunan RSUD Bogor Utara Terancam Batal

​​​​​​​Proyek Pembangunan RSUD Bogor Utara Terancam Batal
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Parung - Proyek pembangunan RSUD Bogor Utara di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor masih terkendala penyerahan aset pra sarana utilitas (PSU) dari developer perumahan PT Karunia Mina Sejahtera.

"Alas hak lahan PSU developer perumahan tersebut belum tersertifkatkan menjadi aset Pemkab Bogor. Dari rencana luas lahan PSU sebesar 2,9 hektare, baru 1,6 hektare yang eksisting.  Saya minta pensertifikatan aset PSU ini segera karena maksimal pada Bulan Juni mendatang kami akan melelang proyek pembangunan RSUD Bogor Utara," kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Kamis (20/5/2021).

Dia menerangkan, Bagian Pengadaan Barang Jasa diminta tidak melelang proyek senilai Rp112 miliar tersebut jika lahan PSU tersebut belum tersertifikatkan.


"Saya tugaskan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dam Pertanahan (DPKPP) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk berkordinasi dengan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Saya minta sertifikat lahan PSU tersebut segera, karena kalau lama maka kita lebih baik batalkan proyek insfrastruktur yang pembiayaannya bersumber dari bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat," terangnya.

Selain DPKPP, DPKAD dan Dinas Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Iwan juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk ikut membangun jalan menuju RSUD Bogor Utara.

"Kepada Dinas PUPR saya juga perintahkan bangun akses jalan menuju RSUD Bogor Utara di Tahun 2021, sumber dana pembangunannya akan disiapkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat II," pinta Iwan. 

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengaku kecewa atas belum tersertifikatnya lahan PSU dari developer PT Karunia Mina Sejahtera. Dia melihat hal ini bisa dikatakan dalam gagal perencanaan.

"Jika proyek pembangunan RSUD Bogor Utara ini diundur ke tahun berikutnya, maka bisa dibilang  bahwa perencanaan dalam pembangunan insfrastruktur ini kembali gagal seperti proyek pembangunan Jalan Pasir Ipis-Garehong dan pembangunan Gedung MDGs RSUD Ciawi. Padahal Pemkab Bogor sudah merencanakan proyek ini sejak Tahun 2015 lalu," ucap Asep.

Politisi Partai Demokrat ini menyayangkan lemahnya kinerja Pemkab Bogor, ia melihat para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak bekerja secara supertim tetapi superman.

"Harusnya Dinas Kesehatan dan SKPD teknis lainnya bekerja secara tim dalam upaya mewujudkan terbangunnya RSUD Bogor Utara, kalau tidak terbangun pada hari ini maka paling bisa diwujudkan pada Tahun 2023 mendatang," tambahnya.

Asep menegaskan di masa pandemi wabah Covid 19, seharusnya  pembangunan rumah sakit dimonitor dan dikawal secara baik oleh Pemkab Bogor karena merupakan kebutuhan masyarakat.

"Dari lima wilayah di Bumi Tegar Beriman seperti tengah, timur, barat dan selatan, hanya di wilayah utara yang belum memiliki RSUD hingga saya minta proyek ini dimonitor, dikawal dan diawasi secara baik," tegas Asep. (Reza Zurifwan)