Kota Bandung Mulai Gulirkan Vaksin Gotong Royong

Kota Bandung Mulai Gulirkan Vaksin Gotong Royong
Foto: Yogo Triastopo



INILAH, Bandung - Pemerintah pusat baru saja meluncurkan program vaksin gotong toyong. Vaksinasi itu merupakan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Ahyani Raksanagara mengatakan, vaksin gotong royong ini untuk menyasar program vaksinasi para pekerja atau karyawan. Sehingga semua pengurusan prosedurnya harus dilakukan perusahaan.

Dijelaskannya, pengajuan untuk pemberian vaksin gotong royong harus dilakukan badan usaha. Baik itu untuk karyawannya, keluarga karyawan, atau bahkan masyarakat di sekitar perusahan.


“Pendanaannya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha. Namun penerima vaksin dia tidak bayar sendiri, karena dibayarkan oleh badan usaha maupun badan hukum,” kata Ahyani di Balai Kota Bandung, Rabu (19/5/2021).

Menurutnya, bagi perusahaan yang berminat untuk melakukan vaksinasi gotong royong bisa menghubungi atau datang langsung ke PT Bio Farma sebagai perusahaan penyedia yang sudah ditunjuk pemerintah pusat.

Setelah mendapatkan vaksin, lanjut Ahyani, proses penyuntikan bisa di fasilitas kesehatan sesuai permintaan perusahaan. Namun, tidak bisa dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah yang merupakan tempat pelaksanaan program vaksinasi pemerintah.

“Tidak boleh sama dengan tempat vaksinasi program pemerintah. Jadi nanti Badan Hukum atau Usaha yang berminat akan menunjuk faskesnya. Dan mereka memesan vaksin ke Bio Farma, tidak melalui Dinas Kesehatan,” ucapnya. 

Dia mengungkapkan, program vaksin gotong royong memang berbeda dari yang diberikan pemerintah. Termasuk target sasarannya pun ditujukan bagi perusahaan yang dinilai mampu untuk membiayai keperluan vaksinasi, sekaligus bisa mempercepat pemberian vaksin karena menghimpun orang dalam jumlah banyak.

Karenanya, dia menyebutkan untuk pembelian vaksin gotong royong ini tidak ada pembatasan jumlah. Selama perusahaan memiliki kemampuan dan sesuai dengan prosedur maka akan mendapatkan vaksin Gotong Royong.

“Karena ini membuka ruang untuk pihak-pihak yang punya kemampuan dan ingin mempercepat terjadinya heard immunity di Indonesia dalam rangka penanganan pandemi. Jadi apabila suatu badan hukum atau badan usaha berkemampuan bisa menggunakan jalur ini,” ujarnya. 

Ahyani mengungkapkan, perusahaan tidak perlu khawatir harga untuk vaksin gotong royong melambung. Sebab, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mematok harga tertinggi vaksin yaitu Rp321.660 dan untuk harga pelayanan tidak boleh lebih dari Rp117.910.

“Bagi perusahaan atau badan hukum yang berkemampuan secara mandiri, sebaiknya membantu pemerintah untuk melindungi karyawannya dengan mengikuti program ini dan mengikuti ketentuan tadi,” jelasnya. 

Dia menyebut, pemberian vaksin Gotong Royong ini juga berbeda dengan program vaksinasi pemerintah. Yakni vaksin Sinopharm atau jenis vaksin Inactivated Vaccine yang disebut SARS-CoV2 Vaccine (Vero Cell). Vaksin ini diproduksi Beijing Institute of Biological Product Co Ltd.

Masyarakat atau perusahaan diakuinya tidak perlu khawatir sebab keamanan vaksin Sinopharm ini sudah diuji baik Majelis Ulama Indonesia (MUI) ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kenapa berbeda? Tidak boleh sama karena nanti campur. Mana yang program mana yang mandiri? Ini untuk mencegah juga adanya kerancuan di masyarakat. Ini vaksin yang ditanggung pemerintah atau yang bayar. Tapi yang pasti keamanannya sudah memenuhi BPOM, Halal MUI. Kalau sudah masuk BPOM efektivitasnya di atas 50 persen,” ujarnya. (Yogo Triastopo)