Kerap Banjir, DPRD Tunggu Audit BPK Terkait Proyek Pembangunan Pedestrian Pakansari

Kerap Banjir, DPRD Tunggu Audit BPK Terkait Proyek Pembangunan Pedestrian Pakansari
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Bogor - DPRD Kabupaten Bogor menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat terkait proyek pembangunan pedestrian Jalan Raya Kandang Roda-Pakansari yang menelan biaya Rp23,8 miliar pada 2020 lalu.

Hal itu karena alasan selain kesalahan dalam perencanaan, wakil rakyat juga ingin mengetahui apakah juga ada kesalahan dalam pekerjaan yang dilaksanakan PT Vanca Utama Perkasa karena akibat proyek tersebut belasan rumah di Kampung Cikempong RT 05 RW 05 Kelurahan Pakansari, Cibinong mengalami kebanjiran.

"Jumat ini, Pemkab Bogor akan mendapat laporan audit laporan keuanga dari BPK perwakilan Jawa Barat," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, Selasa (18/5/2021).


Politisi Partai Gerindra ini juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor memperbaiki sistem saluran air atau drainase di Jalan Raya Kandang Roda-Pakansari atau tepatnya Jalan Edi Yoso Martadipura.

"Dinas PUPR harus memiliki solusi jangka pendek dan panjang, jika terjadi salah perencanaan atau pelaksanaan maka harus ada langkah perbaikan yang komprehensif," pintanya.

Rudy berharap Dinas PUPR Kabupaten Bogor memperbaiki kinerjanya, seperti diketahui dana lebih dari Rp400 miliar dianggarkan Pemkab Bogor untuk menata Kota Cibinong melalui program Cibinong City A Beautiful.

"Dalam pekerjaan program Cibinong City A Beautiful seperti peningkatan jalan dan pembangunan pedestrian baik di Jalan Raya Kandang Roda-Sentul, Jalan Raya Kandang Roda-Pakansari dan Jalan Raya Tegar Beriman, Dinas PUPR kami harapkan jangan sampai mengulangi lagi kesalahannya. Ingat bahwa proyek ini demi penataan wajah Kabupaten Bogor dan semoga penyedia jasanya benar-benar berkualitas hingga proyek ini tepat perencanaan, tepat pelaksanaan dan tepat laporan," harap Rudy.

Mengenai banyaknya bangunan tak memiliki izin mendirkan bangunan (IMB) di Kawasan Stadion Pakansari, ia mengimbau agar segera pembenahan hingga bangunan-bangunan tersebut memiliki legalitas.

"Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus membantu kepengurusan IMB bangunan-bangunan ilegal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau ada pelanggaran pendirian bangunan, diutamakan diberikan teguran administrasi atau lebih tepatnyq dibina agar sesuai dengan aturan," pungkasnya. (Reza Zurifwan)