Doni Munardo Ingatkan Pemda Tegas Sikapi Pelanggaran Prokes di Tempat Wisata

Doni Munardo Ingatkan Pemda Tegas Sikapi Pelanggaran Prokes di Tempat Wisata
Foto: Zainulmukhtar



INILAH, Garut - Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) seperti kerumunan di kawasan wisata di berbagai daerah pada liburan Idulfitri 1442 H membuat Ketua Satgas Covid-19 Nasional Doni Munardo angkat bicara.

Dia meminta Satgas Covid-19 di daerah berinisiatif menangani persoalan tersebut. Jangan sampai aktivitas publik di tempat wisata melampaui kapasitas 50 persen dibiarkan.

"Seluruh Satgas harus berani mengambil langkah. Kalau membahayakan, bila perlu ditutup saja." ingatnya pada Talkshow “Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran” digelar secara daring, Sabtu (15/5/2021). 


Dia mengatakan, hampir semua provinsi di Sumatera mengalami kenaikan kasus aktif positif Covid-19 dengan kenaikan BOR keterisian di rumah sakit setelah pengumuman larangan mudik. Sehingga banyak warga lebih awal kembali ke kampung halaman. 

Guna mengantisipasi lonjakan kasus pascalebaran, pihaknya bersama Kemenkes dan Kemendagri serta TNI/Polri berkeliling ke seluruh provinsi di Sumatera agar menyiapkan seluruh fasilitas. Agar peristiwa kenaikan kasus aktif menyebabkan seluruh rumah sakit mengalami kenaikan keterisian pada periode Agustus serta awal dan akhir 2020-2021 di pulau Jawa tidak terjadi lagi. Hal itu bisa diatasi bila upaya dilakukan secara optimal. 

"Keberhasilan atau tidaknya langkah ini baru akan terlihat pada minggu kedua Juni," ucapnya.

Sebelumnya, mengomentari aktivitas wisata pascalebaran itu, Ketua KPCPEN/Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga jadi pembicara pada Talkshow tersebut mengatakan pengaturan kegiatan di tempat wisata berada di tangan masing-masing pemerintah daerah. Sebab Pemerintah sendiri sudah mengatur PPKM Mikro untuk tempat publik diwajibkan mematuhi prokes, dan dibuka tidak melebihi kapasitas 50 persen.

"Pengaturannya pada pemda masing-masing. Tentu wisata dibolehkan yang sifatnya komunal. Catatan, dari seluruh regulasi dibuat, menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi, tanggung jawab pengendalian wisata ada di masing-masing pemda," ujar Airlangga.

Senada dikemukakan Menhub Budi Karya Sumadi. Dia menghimbau pemda-pemda mengamati pergerakan masyarakat. Pemda bertanggung jawab atas PPKM Mikro. 

Budi menyebut berbagai langkah kebijakan dilakukan Pemerintah berkaitan pergerakan masyarakat sebelum hingga pascalebaran, seperti pelarangan mudik, penyekatan, dan screening Covid-19 di berbagai titik strategis, bukan hal yang membuat susah masyarakat melainkan justeru membuat semua pihak waspada.

Sejumlah tempat wisata di Kabupaten Garut terutama kawasan pantai di wilayah selatan Garut pada hari ketiga lebaran mengalami lonjakan kunjungan wisatawan. Sampai-sampai arus lalu lintas pada jalur Cisompet-Pameungpeuk mengalami kemacetan parah. Petugas pun dibuat kelabakan mengatur pengunjung yang terus berdatangan dengan kendaraan berbagai jenis ke obyek-obyek wisata pantai. Semisal obyek wisata pantai Cijeruk Indah, Sayang Heulang, Santolo, Taman Manalusu, dan pantai Rancabuaya.

Tak ayal, berbagai pelanggaran prokes pun terjadi. Selain banyak tak bermasker atau memakai masker secara asal-asalan, paling parah kerumunan antarpengunjung yang melebihi kapasitas 50 persen obyek wisata pun tak terhindarkan.

Akan tetapi sejauh ini belum ada informasi, apakah obyek-obyek wisata yang terjadi lonjakan pengunjung tersebut akan diberlakukan penutupan atau bagaimana. (Zainulmukhtar)