Begini Cara Pemerintah redam Lonjakan Kasus Positif Covid-19 Pasca-Lebaran

Begini Cara Pemerintah redam Lonjakan Kasus Positif Covid-19 Pasca-Lebaran
Dok InilahKoran



INILAH, Garut- Guna mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 pascalebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 Masehi, Pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya melakukan screening melalui random tes Covid-19 terhadap para pelaku perjalanan di titik-titik strategis, serta mandatory tes di pelabuhan Bakahuni, pelabuhan Merak, dan pelabuhan Gilimanuk. 

Mereka yang masuk jalan tol juga akan diwajibkan memiliki hasil rapid tes antigen. 
Diperkirakan ada sekitar 1,5 juta orang pemudik akan kembali ke Jabodetabek pascalebaran. Di antaranya sekitar 440.014 pemudik dari pulau Sumatera kembali ke pulau Jawa melalui pelabuhan Bakahuni dan pelabuhan Merak dalam waktu bersamaan.

Kebijakan tersebut dilakukan juga untuk mengantisipasi terjadinya pingpong kenaikan kasus di Sumatera dan Jawa yang saat ini sedang melandai, serta mewaspadai potensi penyebaran varian B1617 (India) yang mayoritas terdeteksi di Sumatera Selatan. 


Hal itu mengemuka pada Talkshow “Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran” digelar secara daring pada Sabtu (15/5/2021). Tampil sebagai pembicara yakni Ketua KPCPEN/Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Ketua Satgas Covid-19/Kepala BNPB Doni Munardo dengan dimoderatori Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Wiku mengatakan, berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 tak terlepas dari sebagaimana target penanganan Covid-19 di Indonesia maupun dunia yaitu mengurangi laju penularan. Sehingga tidak membebani sistem kesehatan, dan yang terpenting untuk melindungi kelompok rentan dari fatalitas resiko akibat Covid-19.

Dia menegaskan, tidak ada intervensi tunggal dalam penanganan Covid-19 di Indoensia. Diperlukan kerjasama elemen bangsa dan semua elemen masyarakat dalam menekan laju Covid-19 dan mengurangi risikonya. Karenanya, masyarakat dihimbau tetap mendukung upaya pemerintah dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, hasil survei dari delapan daerah aglomerasi dimungkinkan terjadi pergerakan masyarakat, terlihat kecenderungan masyarakat kalau dibiarkan maka akan ada sekitar 33 persen orang mudik. Jumlahnya turun menjadi 11 persen ketika ada pelarangan. Jumlah tersebut kembali turun menjadi sekitar 7 persen atau sekitar 18,9 juta orang saat pelarangan dan kampanye dilakukan. Faktanya setelah aksi-aksi penyekatan dilakukan, yang mudik kurang 10 persen atau sekitar 1,5 juta orang (22 April-12 Mei 2021).

"Kami akan lakukan upaya screening dengan mewajibkan mereka masuk tol yang sudah memiliki rapid tes antigen. Kalau belum, terpaksa dilakukan random tes. Dari Kemenkes, akan dilakukan random tes di banyak tempat di seluruh Jawa, serta mandatory tes dilakukan di Bakahuni dan Gilimanuk," ujarnya.

Dia pun mengingatkan setiap pemerintah daerah akan tanggung jawabnya memperhatikan kebijakan PPKM Mikro.

Ketua Satgas Covid-19 Doni Munardo menegaskan penanganan Covid-19 dapat dilakukan bila seluruh instrumen pemerintah baik pusat maupun daerah bisa bekerja terintegrasi melalui kolaborasi. 

Dia menyebutkan, seluruh upaya antisipasi pergerakan pemudik dari Sumatera ke Jawa di pelabuhan Bakahuni sudah disiagakan, termasuk petugas swab, serta ketersediaan alat antigen dan fasilitas lainnya sudah memadai.

Pihak Pelabuhan Bakahuni pun diminta mengoptimalkan seluruh kapal feri sebanyak 60 unit, semua dermaga full tujuh dermaga dioperasikan, logistik yang ada di semua pos pemeriksaan di jalan tol maupun non tol serta pelabahuan Bakahuni diharapkan optimal, dan waktu petugas optimal tiga shift agar tetap optimal.

"Ruang isolasi Provinsi Lampung akan siapkan wisma dan rusun. Kalau masih kurang maka Pusat akan memberikan dukungan sediakan losmen dan hotel yang tersedia di Lampung dan sekitarnya. Ketika ada pelaku perjalanan kelompok rentan bergejala maka harus yang pertama di rumah sakit. Sumatera alami tren kenaikan satu bulan terakhir, dan Jawa relatif melandai. Kita tak ingin teori pingpong terjadi," kata Doni.

Ketua KPCPEN/Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimis kendati Covid-19 belum terkendalikan, perekonomian pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh sekitar tujuh persen, kendati di kwartal pertama masih minus 0,74, namun trennya ke arah positif. Penanganan Covid-19 juga secara keseluruhan mengalami perbaikan dan lebih baik daripada beberapa negara lain. 

Perkembangan positif tersebut ditunjang kebijakan Pemerintah mengenai pergerakan masyarakat sebelum maupun selama liburan lebaran tahun ini yang dinilai lebih baik dan efektif dibandingkan tahun sebelumnya dengan adanya pelarangan mudik. 

"Di kuartal dua tahun 2020 masih PSPB dan pelarangan mudik tidak serta merta menurunkan kasus covid-19 mencapai 93 persen, namun perekonomian turun di minus 5,3 persen. Namun berbeda kali ini pelarangan mudik diikuti kegiatan hari belanja Ramadan online bangga buatan Indonesia dan Pemerintah memberikan beberapa stimulus termasuk PPNBM untuk otomotif, dan PPN untuk properti. Juga melihat ada recoveri di sektor konsumsi. Jadi kepercayaan publik untuk belanja meningkat, indeks keyakinan konsumen sudah mendekati 94 persen, penjualan mobil 88 persen, keyakinan usaha 18,9 persen dan sektor-sekotr sudah mulai pulih," papar Airlangga. 

Dia menyebutkan, di kuartal kedua tahun 2020, basisnya sudah rendah. Ada di angka 2.528. Sedangkan kuartal pertama di 2021, basisnya sudah mendekati 2.700. Kenaikannya sudah di atas 4,7 persen. Sehingga untuk mencapai tujuh persen itu tinggal didorong sedikit lagi.
"Yang perlu dilakukan ke depan adalah mencegah agar tidak terjadi lonjakan mobilitas masyarakat terutama pascamudik," ingatnya.(zainulmukhtar)