Soroti Masuknya WN China ke Indonesia, Netty: Masyarakat sedang Sensitif, Pemerintah Harusnya Peka

Soroti Masuknya WN China ke Indonesia, Netty: Masyarakat sedang Sensitif, Pemerintah Harusnya Peka



INILAH, Jakarta- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti  masuknya WN China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik bagi masyarakat sebagai tindakan kurang peka  yang dapat mengundang pertanyaan publik.

 

“Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia,  padahal  masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian COVID-19,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (08/05/2021).


 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 Warga Negara China dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten,  pada Selasa (04/05/2021). Netty meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN China tersebut dengan gamblang dan apa adanya.

 

“Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia. Masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan  mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik.  Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana  masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini," ungkapnya.

 

Netty juga mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru COVID-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia. Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah melakukan  pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia.

 

"Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus  dilakukan dengan sangat ketat. Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," tandas Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI ini.