DPRD Jabar Dorong Pemprov Bangun Kaderisasi Petani

DPRD Jabar Dorong Pemprov Bangun Kaderisasi Petani
net



INILAH, Bandung – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mendorong pemerintah provinsi untuk membangun kaderisasi petani, ketimbang membuat suatu program kegiatan instan yang belum jelas jangka panjangnya. 

Dia menjelaskan, saat ini Jawa Barat tiap tahunnya kehilangan 100 ribu petani. Dia menilai kehilangan tersebut tidak akan selesai hanya dengan program petani milenial juara yang dibatasi hanya lima ribu orang. Belum lagi mengenai ketersediaan lahan yang diakuinya menjadi kendala tersendiri sebab lahan produktif jumlahnya terbatas.

“Menurut saya, yang dapat dilakukan adalah kaderisasi petani. Saat ini ada perbedaan sudut pandang antara Pemprov dengan DPRD. Pemprov cenderung membuka untuk umum melalui program petani milenial. Sementara kami cenderung ingin ada kaderisasi petani. Dimana maksudnya adalah kaderisasi untuk keluarga petani yang sudah ada. Secara kultural dan mungkin lahan, mereka sudah punya. Tinggal didukung dan difasilitasi, ketimbang melakukan program petani milenial itu,” kata Yunandar kepada INILAH, Rabu (5/5/2021).


“Kalau mau program yang besar dengan maksud mengantisipasi kehilangan petani, maka tidak bisa dalam bentuk kegiatan. Harus bentuk regulasi atau kebijakan kepada masyarakat yang memang sudah lama menggeluti pertanian. Sebab menjadi petani ini adalah panggilan jiwa. Makanya, kaderisasi terhadap anak atau keluarga petani lebih memungkinkan dilakukan untuk jangka panjang. Saran kami dari Komisi II, pertama memberikan beasiswa kepada anak petani untuk melanjutkan sekolah. Supaya mereka ketika kembali, menjadi petani yang paham teknologi modern. Ketimbang program petani milenial, pertama yang hanya 5 ribu orang perekrutannya. Kemudian anggaran yang dikucurkan juga tidak besar, dan selanjutnya soal lahan. Makanya sampai sekarang karena masih belum clear, belum bisa berjalan. Akhirnya dicoba dialihkan ke perikanan, peternakan dan lain-lain. Walaupun menurut saya hasilnya akan sama karena tidak bisa dalam bentuk kegiatan langsung,” sambungnya.

Selain itu, Yunandar menyebut pembiayaan serta jaminan pasar juga perlu dilakukan pemerintah andai ingin serius menjamin ketahanan pangan. Sebab tanpa kedua hal tersebut, berat bagi para petani untuk terus melanjutkan produktivitas mereka. Terbukti dengan apa yang terjadi saat ini, dimana jumlah petani selalu berkurang di tiap tahunnya.

“Kemudian ditunjang permodalan, seperti pinjaman lunak. Namun pinjaman lunak belum ada sampai saat ini, seharusnya itu bisa dilakukan melalui dana bergulir. Kita punya Perda-nya. Perda Nomor 8 Tahun 2011, tentang dana bergulir. Tapi tidak ada realisasinya sampai hari ini. Itu kalau diberlakukan, maka kesulitan permodalan bagi petani bisa terbantu. Kemudian market. Bagaimana mengolah market. Itu perlu. Dalam program petani milenial, saya lihat enggak ada. Terus beberapa dinas yang terlibat, semuanya menyediakan pelatihan. Harusnya bagi tugas, itu baru namanya kolaborasi. Nah untuk jangka panjang, saya cenderung mendorong bagaimana keluarga petani bisa sekolah agar punya kemampuan, kemudian ditunjang dengan pemahaman pasar dan modal. Itu lebih realistis,” ucapnya. (Yuliantono)