Perkara Korupsi Revitalisasi Pasar Garut Segera Disidang

Perkara Korupsi Revitalisasi Pasar Garut Segera Disidang



INILAH, Bandung - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Leles, Kabupaten Garut, ke Pengadilan Tipikor  Bandung, Selasa (4/5/2021).

Berkas pelimpahan dengan tiga orang terdakwa langsung diterima Panmud Tipikor PN Bandung Yuniar Rohamatullah. Ketiga berkas tersebut, yakni atas nama Ali Rizki Alkatiri dan Ratih Nisya Nafisyah dari unsur swasta dengan nomor perkara 41 dan 43, kemudian Fahrevi Firdaus yang merupakan ASN dari Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Garut.

"Benar, berkasnya baru dilimpah oleh tim jaksa Kejati Jabar tadi sekitar pukul 14,30 WIB," katanya.


Menurutnya, saat ini berkas sudah diregister dan sedang diajukan kepada pimpinan untuk penentuan majelis hakim, kemudian panitera hingga penentuan jadwal sidangnya. Jika sesuai SOP bisanya jadwal sidang akan keluar seminggu setelah berkas masuk.

"Biasanya kalau berkas sudah masuk paling telat sepekan biasanya jadwal sidang sudah keluar," ujarnya.

Seperti diketahui, Ratih merupakan Direktur CV Trs. Sedangkan, Ali Rizki  merupakan rekanannya. Sementara, Pahrevi merupakan ASN yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang bertugas mengawal revitalisasi pasar. 

Perkara ini bermula di tahun 2018. Saat itu, Pemkab Garut melanjutkan program revitalisasi pasar-pasar di Garut. Di tahun itu juga, Pasar Leles kebagian jadwal untuk direvitalisasi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp30 miliar, Pemkab Garut membuka proses lelang di tahun berikutnya dengan nilai anggaran Rp25 miliar. 

"Tiga kali proses lelang gagal karena seluruh peserta lelang tidak memenuhi persyaratan lelang, sehingga lelang dinyatakan gagal," ujar Plt Kasipenkum Kejati Jabar Armansyah Lubis saat penahan tersangka beberapa waktu lalu. 

Proses lelang kemudian dilanjutkan untuk keempat kalinya. Namun dalam lelang yang keempat ini hanya untuk pekerjaan struktur dan pembuatan pasar darurat dengan nilai anggaran Rp16 miliar lebih. 

Di saat itulah, Ratih yang merupakan Direktur dari CV Trs berniat mengikuti proses lelang. Namun karena perusahaannya tak memenuhi persyaratan kualifikasi, Ratih mengajak rekanannya Ali  untuk ikut proses lelang dengan meminjam perusahaan PT UTS. 

Setelah berhasil meminjam, Ali membagi tugas guna memenangkan proses lelang. Ratih bertugas menyiapkan dokumen penawaran berupa RAB, tim personel inti, surat dukungan dan lainnya. Sementara Ali menyiapkan berkas perusahaan PT UTS dan menyiapkan biaya pembuatan dokumen penawaran. 

"Bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran atas nama PT UTS, tersangka Ratih menyiapkan dan memasukan beberapa dokumen yang tidak benar ke dalam dokumen penawaran hanya untuk memenuhi persyaratan lelang dengan tujuan agar PT UTS memenangkan lelang. Selanjutnya tersangka Ratih juga menyiapkan dokumen-dokumen yang tidak benar itu untuk digunakan dalam tahapan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi pada proses lelang tersebut, sehingga akhirnya PT UTS ditetapkan sebagai pemenang lelang," tutur Armansyah. 

Keduanya kemudian membuat komitmen membagi keuntungan usai proyek selesai. Di samping itu, Ali juga menandatangani kontrak dengan Pahrevi dengan nilai kontrak Rp 15 miliar. 

Namun dalam perjalanannya usai menandatangani kontrak, Ali selaku kuasa direksi PT UTS tidak menggunakan orang-orang yang memiliki keahlian kontruksi dan tidak masuk sebagai tim personel inti sesuai kontrak saat pengerjaan proyek tersebut. 

"Serta dalam pelaksanaan pekerjaan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disiapkan oleh tersangka Ali dengan nilai jauh dibawah nilai RAB dalam kontrak dengan PPK," kata dia. 

Atas dasar itu, berdasarkan ahli teknik dari UGM, pengerjaan yang dilakukan Ratih dan Ali mengakibatkan hasil pekerjaan mengalami penurunan kualitas. Sementara, Pahrevi  selaku PPK membiarkan tersangka Ali dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan orang-orang yang tidak memiliki keahlian konstruksi dan tidak tercantum sebagai tim personel inti dalam kontrak. 

Dalam proses pembayaran pun, kata Armansyah, PF bekerja sama dengna Ali sehingga PF melakukan pembayaran yang tidak semestinya dibayarkan karena bukan prestasi pekerjaan. Total yang dibayarkan Rp1,9 miliar. 

Nilai Rp1,9 miliar itu pun disebut sebagai kerugian negara dalam perkara ini. Namun dalam perjalanannya, sudah ada pengembalian sebesar Rp600 juta yang dikembalikan Ratih. Sehingga masih ada selisih Rp1,3 miliar yang belum dibayarkan. 

Untuk pasal yang disangkakan, Ali dan Pahrevi dikenakan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan  Ratih dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP. (Ahmad Sayuti)