Sikap Kami: Berpesta di Kemiskinan

Sikap Kami: Berpesta di Kemiskinan



BAGAIMANAKAH kita menyikapi bantuan sosial? Bolehlah kita menyikapi dengan banyak sudut pandang. Tapi, pada satu titik, sudah pasti kita sampai pada sikap begini: urut dada.

Termasuk ketika Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan sekitar 21 juta data ganda penerima bansos yang dinonaktifkan ke KPK. Buat kita, itu bukti sesahih-sahihnya bahwa ada yang salah dalam penyaluran bansos selama ini. Kesalahan itu membuat kerugian negara tidak sedikit, cukup untuk membeli kalap selam sekelas KRI Nanggala 402.

Persoalan bansos memang menjadi masalah yang centang perenang. Dari hulu ke hilir. Salah satunya mungkin karena kita terlalu angkuh, merasa kita sudah satu data. Padahal, data kita berserakan di mana-mana, berbeda satu sama lainnya. Sialnya, kita tak pernah mau menerima kritik. Kita seolah-olah sudah berada pada trek yang sempurna.


Dan, itu harganya terlalu mahal. Bayangkan, jika satu penerima bansos mendapatkan Rp300 ribu, artinya sudah ada Rp6,3 triliun dana yang salah sasaran. Tidakkah hal itu mengenaskan di tengah kondisi keuangan negara yang terus saja terpuruk hari ke hari?

Itu baru urusan salah sasaran, si penerima bukan warga miskin, melainkan orang berada. Tentu, layak pula kita pertanyakan, dengan data yang amburadul itu apakah tak ada yang bermain di air keruh?

Bangsa kita ini, sebagian besar warganya, adalah orang yang suka bermain di air keruh itu. Kalau tidak, tak mungkin seorang Juliari Batubara, seorang pengusaha dengan harta yang cukup untuk hidup tenang, duduk di kursi terdakwa. Juliari Batubara itu tak sendiri. Banyak Juliari-juliari lainnya.

Kita tentu saja tak boleh berburuk sangka terhadap pelaporan yang dilakukan Menteri Risma. Berpikir positif saja, kita anggap itu sebagai langkah Risma untuk memagari diri jika terjadi apa-apa.

Tapi, semestinya, pelaporan itu tak layak dibiarkan KPK begitu saja. Sebagai lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi, sangat baik bila KPK menelaahnya. Bukan soal data ganda, tap potensi penyalahgunaan data ganda tersebut untuk mengeruk keuntungan. Oleh siapa saja, pada era siapa saja.

Kita, sekali lagi, harus tetap memasang prasangka terhadap para oknum penyelenggara negara. Bukan prasangka tanpa dasar, tapi berlandaskan kerakusan-kerakusan sebagian di antara mereka yang selama ini terpampang di depan mata kita.

Ingat, mengentit Rp10 ribu dari setiap paket sembako yang disebarkan, sudah menghasilkan angka yang besar. Apalagi jika –sekali lagi jika—yang ditilep utuh dari 21 juta daftar ganda calon penerima bansos. Luar biasa bukan? Sangat! (*)