Sikap Kami: Tercedera Ulah Oknum

Sikap Kami: Tercedera Ulah Oknum



SEPANJANG akhir pekan lalu, kita disuguhkan informasi yang membuat prihatin. Sejumlah oknum anggota kepolisian di berbagai daerah, terjaring kasus sabu-sabu. Keprihatinan kita karena kasus-kasus yang terjadi sebelumnya ternyata tak membuat jera.

Di Surabaya, dua perwira dan tiga anggota terjaring oleh Divisi Propam Mabes Polri. Kelimanya anggota Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Bagaimana kita tak prihatin, aparat yang seharusnya menguber pengedar dan pemakai narkoba, justru diamankan sedang pesta narkoba.

Lalu, pada saat yang hampir bersamaan, muncul kabar di Sumatera Utara, seorang oknum polisi ditangkap karena menguasai sabu-sabu 1 kg. Mau tahu kalau sabu-sabu seberat itu diuangkan? Sekitar Rp2 miliae!


Kabar-kabar tersebut melengkapi kasus melibatkan oknum polisi sebelumnya dengan narkoba. Dari Kapolsek Astanaanyar yang ditangkap bersama anak buahnya, atau Kompol ZM yang meninggal setelah diamankan Polda Riau dengan barang bukti 1 kg sabu-sabu, juga Kompol IZ di Riau yang diamankan dengan barang bukti 16 kg sabu-sabu.

Tak ada data berapa oknum anggota kepolisian yang tersangkut kasus narkoba. Tapi, sebagai perbandingan, di Sumatera Barat, sepanjang 2015-2021, 286 personel menjalani sidang etik. Kapolda setempat mengartikan 2,9% personelnya terlibat narkoba.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo begitu kesal anak buahnya terlibat sabu. Sampai dia bilang binasakan saja polisi terlibat narkoba jika tak bisa dibina.

Lalu, kenapa makin banyak oknum polisi terlibat sabu-sabu? Apa karena hukumannya? Sebagai gambaran, kembali di Sumatera Barat, dari 286 personel itu, baru 33 orang yang dipecat.

Selain itu, hemat kita, bisa jadi, ada juga kekeliruan dalam penanganan masalah. Rerata setiap persoalan hukum yang menyangkut oknum kepolisian, muaranya selalu di Propam, sebelum kemana-mana.

Semestinya, sebagai lembaga penanganan masalah profesi dan etika profesi, Propam fokus pada pelanggaran etika. Pada pelanggaran-pelanggaran pidana, terutama narkoba yang bisa merusak generasi, sepatutnya langsung ke peradilan umum lebih dulu. Sebab, kaitannya dengan pidana ketimbang profesi.

Sama seperti dokter, wartawan, atau advokat, yang mencuri atau terlibat narkoba, maka langsung ke sistem peradilan umum. Sebab, kejahatan seperti itu, tak ada kaitannya dengan etika profesi.

Bahwa ketika oknum kepolisian dinyatakan bersalah oleh pengadilan, bukankah itu lebih memudahkan peradilan profesi, dalam hal ini Propam, untuk mengambil keputusan?

Kita memiliki keyakinan, jika hal semacam itu dilakukan, setidaknya akan memberi efek jera terhadap sang oknum. Sehingga tak ada lagi oknum yang mencoreng nama baik institusi kepolisian. (*)